BANGKALAN Radar CNN Online– Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan kini menjadi sorotan tajam. Badan Gizi Nasional (BGN) didesak untuk mengambil langkah represif terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti nakal dan melanggar Standard Operating Procedure (SOP) demi menjamin kualitas konsumsi generasi masa depan.
Mukri, seorang aktivis kontrol sosial, menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan akreditasi dapur. Ia menilai bahwa sertifikasi yang dikantongi SPPG tidak boleh hanya menjadi "macan kertas" atau sekadar formalitas administratif untuk memenuhi syarat operasional.
"Program MBG ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Hal terpenting adalah memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi," tegas Mukri dalam keterangannya, Sabtu (28/03/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 168 unit SPPG yang direncanakan di Bangkalan, saat ini terdapat 117 dapur yang telah beroperasi. Namun, di tengah perjalanan, 34 dapur sempat dihentikan sementara akibat kendala pemenuhan dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sesuai regulasi BGN, setiap dapur MBG wajib mematuhi tiga instrumen pengamanan utama:
Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)
Sertifikasi Halal
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
Ketiga sertifikasi ini merupakan benteng pertahanan untuk mencegah risiko fatal seperti keracunan makanan maupun distribusi pangan yang tidak higienis.
Mukri mengingatkan bahwa efektivitas aturan sangat bergantung pada ketegasan penegakan hukum di lapangan. Baginya, penutupan sementara tidaklah cukup jika pelanggaran yang dilakukan tergolong serius.
"Jika ditemukan pelanggaran berat, tindakan tegas berupa pencabutan izin operasional harus diambil. Ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga martabat program nasional ini," tambahnya.
Ia berharap BGN tidak hanya bersifat reaktif saat terjadi masalah, tetapi proaktif melalui mekanisme evaluasi yang ketat dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang mumpuni, anggaran besar yang dikucurkan negara diharapkan mampu menghasilkan manfaat maksimal tanpa risiko kesehatan bagi masyarakat.
"Ke depannya, kita berharap tidak ada lagi kasus keracunan atau makanan basi. Sertifikasi harus menjadi garansi mutlak bahwa program MBG aman dan berkualitas tinggi," pungkasnya.
Redaksi:Aziz
Editor:Agl
Posting Komentar