Lamongan, RadarCNN Online — Suasana Padepokan Watu Umpak Desa Kemantren berubah menjadi ruang dialog kritis antara warga dan pemerintah desa. Forum bertajuk “Ruang Diskusi Warga” yang digagas oleh Cak Kartolo bersama para pemuda Kemantren, menggugah kesadaran publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi serta partisipasi warga dalam pengelolaan kebijakan desa.
Acara ini menghadirkan Ketua BPD Kemantren, perwakilan Pemerintah Desa, serta tokoh nasional Nur Rozuqi sebagai narasumber utama. Diskusi berjalan hangat bahkan kritis, saat Cak Kartolo menyoroti sikap tertutup Pemdes dalam pengelolaan dana desa, BUMDes, ADD, PAD hingga CSR.
“Jawaban antara satu perangkat dengan lainnya selalu beda saat ditanya tentang anggaran. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam transparansi,” tegas Cak Kartolo di hadapan peserta.
Forum ini juga menyoroti minimnya pemahaman warga terhadap Perdes dan Perkades yang selama ini dijalankan. Warga merasa tidak pernah dilibatkan, bahkan tidak diberi penjelasan soal dasar kebijakan yang berdampak pada mereka.
Nur Rozuqi menekankan pentingnya membangun budaya pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan aktif warga dalam memahami regulasi dan arah pembangunan desa adalah kunci untuk menciptakan tata kelola yang sehat dan adil.
1. Peserta forum menyuarakan beberapa solusi konkret, di antaranya:
2. Mendesak Pemdes membuat website resmi desa sebagai pusat informasi publik,
3. Menyediakan plang informasi anggaran di tempat umum,
4. Memanfaatkan media sosial desa untuk sosialisasi kebijakan dan program kerja.
Tak hanya Pemdes, BPD sebagai “DPR-nya warga” juga diminta untuk lebih aktif melakukan konsolidasi dan advokasi terhadap kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi dengan Tim Ngaji Desa Melangkori, dan dianggap sebagai langkah awal membangun kesadaran hukum dan politik warga desa. Para peserta merasa tercerahkan, terutama terkait Undang-undang Desa dan aturan turunannya dari Kemendagri dan Kemendes.
Forum edukasi ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Desa Kemantren untuk mendorong reformasi internal menuju pemerintahan desa yang akuntabel, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik. Warga berharap kegiatan serupa bisa menjadi agenda rutin dan bahkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya.
“Kalau Desa Kemantren bisa berubah dan menjadi contoh, kenapa tidak? Kita harus bangun peradaban desa bersama-sama,” pungkas Cak Kartolo dengan penuh harap.
(Makruf)
Editor : Adytia Damar
Post a Comment