SURABAYA Radar CNN Online– Aksi saling hadang antara warga dan petugas gabungan pecah dalam eksekusi lahan seluas 5.000 meter persegi di kawasan Ngagel, Surabaya. Para penghuni yang telah bermukim secara turun-temurun selama bertahun-tahun dengan gigih mempertahankan tempat tinggal mereka dari cengkeraman alat berat, hingga kericuhan tak terhindarkan di hadapan aparat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berdalih bahwa penertiban ini sah karena telah melalui prosedur sosialisasi serta pencabutan izin pemanfaatan akibat warga yang dinilai mangkir dari pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT). Namun, alasan tersebut langsung dipatahkan oleh warga di lapangan dengan keraguan yang mendalam. “Mana buktinya kalau memang itu tanah pemkot? Mereka itu hanya mengada-ada kalau itu hak pakai,” tegas salah satu perwakilan warga.
Menanggapi insiden yang mencederai rasa keadilan tersebut, kecaman keras datang dari Abah Edy Macan, selaku Ketua DPP Madas Sedarah Bidang Hubungan TNI dan Polri. Dengan tutur kata yang tertata tenang namun sarat akan ketajaman makna, ia melayangkan kritik menohok yang langsung menyasar kebijakan Walikota dan Pemkot Surabaya.
"Bagi Pemerintah Surabaya dan Bapak Walikota, mohon ini diperhatikan dengan baik. Jangan hanya pandai bersuara, sebab apa yang terjadi di lapangan sungguh membuat saya merasa sangat memilukan, sangat miris, dan begitu memalukan," tutur Abah Edy Macan dengan penuh wibawa.
Lebih jauh, ia menyoroti ironi moral yang kerap dipertontonkan oleh pemangku kekuasaan dalam memperlakukan rakyatnya sendiri, seraya membuka mata publik terhadap standar ganda yang kerap berlaku di lingkaran kekuasaan.
"Selama ini, jika ada ormas yang dianggap melanggar, kalian hujat habis-habisan dengan label premanisme ini dan itu. Namun, ironisnya, kalian sendiri justru tega memperlakukan masyarakat kecil dengan cara-cara yang tak kalah merendahkan martabat kemanusiaan," pungkasnya tajam, mengakhiri kritikan yang menggugah nurani.
Peristiwa di Ngagel ini selayaknya menjadi cermin refleksi bagi pemerintah daerah agar senantiasa mengedepankan pendekatan yang arif, bijaksana, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap penataan wilayah, tanpa harus menyakiti hati rakyat yang seharusnya mereka ayomi.
Redaksi:Aziz
Posting Komentar