KABUPATEN BEKASI, Radar CNN Online — Polemik dugaan tindak pidana penyelewengan APBD dan penyalahgunaan jabatan yang menyeret eks Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memicu reaksi keras dari elemen masyarakat sipil. Ketua Koordinator Wilayah Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Siti Mariam, melayangkan "sentilan" tajam kepada Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, agar segera melakukan langkah radikal untuk menyelamatkan marwah pemerintahan daerah. Dalam keterangan persnya, Senin (27/4/2026), Mariam menegaskan bahwa kasus yang kini bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tamparan keras bagi wilayah yang sebelumnya mengklaim status zona hijau pencegahan korupsi.
Berdasarkan data penyidikan KPK, eks Bupati Ade Kuswara Kunang diduga terjebak dalam pusaran suap proyek ijon dengan estimasi aliran dana gratifikasi mencapai Rp14,2 miliar sepanjang Desember 2024 hingga 2025. Skandal ini kian memprihatinkan karena melibatkan komitmen janji proyek untuk tahun anggaran 2026. Lebih miris lagi, praktik lancung tersebut diduga melibatkan orang tua tersangka, HM Kunang—yang menjabat sebagai Kepala Desa—sebagai perantara aliran dana. Kondisi ini dinilai sebagai bukti nyata adanya kerusakan sistemik dalam tata kelola birokrasi di Kabupaten Bekasi.
Sebagai solusi pencegahan dini, Mariam mendesak Plt. Bupati Asep Surya Atmaja untuk segera melakukan "bersih-bersih" birokrasi secara menyeluruh. Ia meminta adanya perombakan total pada jajaran kedinasan, terutama bagi pejabat yang terindikasi terlibat dalam pusaran kasus ijon tersebut. “Plt. Bupati harus berani merombak habis kedinasannya. Jangan beri ruang bagi mereka yang mengkhianati amanah rakyat. Fakta integritas bukan sekadar formalitas, tapi harus menjadi pernyataan resmi pejabat untuk bersih dari KKN,” tegas Mariam.
Selain perombakan SDM, fokus kritik juga diarahkan pada manajemen informasi dan anggaran publikasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) serta BUMD. Mariam menengarai adanya praktik monopoli anggaran sosialisasi yang hanya dikuasai oleh satu organisasi kewartawanan tertentu atau berdasarkan faktor kedekatan personal dengan pejabat. Ia menekankan bahwa kemitraan strategis pemerintah harus didasarkan pada legal standing organisasi yang resmi terdaftar di Kemenkumham (AHU) serta memiliki SK Kesbangpol.
Mariam menegaskan bahwa dana sosialisasi dan publikasi adalah anggaran nyata yang harus dipertanggungjawabkan, bukan "anggaran siluman" untuk kepentingan kelompok tertentu. Sebagai pilar keempat demokrasi, peran pers dan organisasi wartawan sangat vital dalam memberikan informasi aktif demi kemajuan daerah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran publikasi dianggap sebagai salah satu indikator apakah pemerintahan di bawah kendali Plt. Bupati Asep benar-benar ingin berubah menuju tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Kini, publik menanti keberanian politik Asep Surya Atmaja dalam mengambil keputusan strategis. Harapannya, kepemimpinan sementara ini mampu menciptakan iklim pembangunan yang sehat dan membentuk SDM berkualitas yang memiliki potensi serta integritas tinggi. Jika Plt. Bupati gagal melakukan langkah korektif yang tajam, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus merosot ke titik terendah pasca-tragedi hukum yang melibatkan pendahulunya.
Posting Komentar