Tuban, Radar CNN Online – Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang seharusnya menjadi angin segar bagi kesejahteraan petani, kini justru memicu polemik di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Dana stimulan yang dialokasikan pemerintah melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jaya Makmur Desa Plumpang diduga kuat tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh oknum Gapoktan untuk kepentingan pribadinya. Kamis (21/05/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media di lapangan, muncul keresahan di kalangan anggota petani Desa Plumpang mengenai transparansi pengelolaan dana bantuan permodalan untuk para petani tersebut. Dana yang seharusnya diputar untuk membantu pembiayaan usaha tani anggota, ditengarai macet di tingkat elit organisasi.
Dugaan penyimpangan ini mengarah pada oknum Ketua serta pengurus Gapoktan Jaya Makmur Desa Plumpang serta oknum Ketua Kelompok Tani setempat. Keduanya diduga memanfaatkan dana PUAP untuk kepentingan pribadi, alih-alih mendistribusikannya kepada para petani yang membutuhkan.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan warga dan pemerhati kebijakan desa antara lain :
• Penyaluran yang Tidak Transparan : Minimnya sosialisasi dan laporan pertanggungjawaban terbuka mengenai jumlah dana yang berputar di masyarakat.
• Alih Fungsi Dana : Adanya dugaan penggunaan uang negara untuk keperluan di luar sektor agribisnis yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis (Juknis).
• Monopoli Akses : Bantuan modal diduga hanya berputar di lingkaran orang terdekat pengurus, sehingga asas pemerataan bagi seluruh anggota kelompok tani tidak terpenuhi.
Menanggapi carut-marut ini, sejumlah pihak mendesak adanya audit investigasi menyeluruh terhadap aliran dana PUAP di Desa Plumpang. Langkah tegas dari dinas terkait maupun aparat penegak hukum sangat diharapkan agar kerugian negara tidak semakin membengkak dan hak-hak petani dapat dikembalikan.
"Dana PUAP itu hak petani untuk modal tanam, bukan dana hibah pribadi untuk pengurus. Jika terbukti ada penyelewengan, ini sudah masuk ranah tindak pidana penggelapan maupun korupsi yang merugikan masyarakat kecil," ujar salah satu narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak sampai di situ, awak media Radar CNN mencoba menemui Kepala Desa Plumpang (Tumito) guna klarifikasi dan juga menyampaikan temuan awak media di lapangan, perihal dugaan penggelapan dana PUAP juga anggaran pengadaan rumah burung hantu.
"Memang setiap pengajuan bantuan baik gapoktan maupun kelompok tani, selalu melalui rekomendasi pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa. Tetapi saat bantuan tersebut realisasi, pemerintah desa tidak diberi tahu," ungkap Kades Tumito.
Di depan awak media, Kades Tumito menelfon Aris Solihin selaku Ketua Gapoktan Jaya Makmur, ditanya mengenai keberadaannya, melalui sambungan telfon WhatsApp, Aris Solihin menjawab sedang pergi dan tidak memberikan kepastian kesanggupan untuk menemui awak media guna mengklarifikasi kemana arah anggaran dana PUAP dan juga anggaran pengadaan rumah burung hantu mengalir.
Dan ketika dikonfirmasi awak media via WhatsApp, Aris Solihin pun enggan merespon.
Apa yang dilakukan Aris Solihin tersebut, mencerminkan sikap antipati terhadap wartawan, berusaha menghindar dengan berbagai alasan. Hingga berita ini ditayangkan serta akan menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti dugaan penggelapan bantuan terhadap petani.
Posting Komentar