REMBANG, Radar CNN Online – Puluhan warga Desa Tegaldowo yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama sejumlah mahasiswa menggeruduk Mapolres Rembang, Rabu (09/09/2026). Mereka tidak datang untuk sekadar bersilaturahmi, melainkan menyuarakan kemarahan dan kekhawatiran atas maraknya aktivitas pertambangan yang dinilai telah merusak lingkungan dan mengancam kehidupan warga.
Audiensi yang berlangsung alot tersebut menjadi panggung bagi warga untuk meluapkan uneg-uneg yang selama ini terpendam. Perwakilan JMPPK, Joko Prianto, menegaskan bahwa hampir seluruh wilayah Rembang kini dipenuhi oleh perusahaan tambang. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap perusahaan yang melanggar aturan.
"Kami hadir di sini untuk menuntut keadilan. Hampir seluruh Rembang ini sudah dikepung tambang. Kami minta aparat penegak hukum segera menindak tegas, jangan ada tebang pilih!" seru Joko dengan nada tegas.
Bukan tanpa alasan warga murka. Sukinah, warga Tegaldowo, membeberkan derita yang mereka alami akibat aktivitas tambang di sekitar mereka. Mulai dari lahan pertanian yang menyusut, krisis air bersih, hingga polusi debu yang membuat warga sesak napas. Menurutnya, dampak ini sudah sangat meresahkan dan tidak bisa dibiarkan terus berlanjut.
"Kami kesulitan air, sawah kami tergerus, dan debu di mana-mana. Kami hanya ingin hidup tenang dan sehat," keluh Sukinah.
JMPPK pun mendesak agar pemerintah tidak hanya melihat persoalan tambang dari sisi perizinan semata. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh yang mencakup dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Menanggapi desakan tersebut, Kapolres Rembang AKBP Muhammad Solikhin Fery, S.I.K., M.S., yang menerima langsung audiensi itu, menyatakan apresiasinya atas cara warga menyampaikan aspirasi. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tambang ini sangat kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
"Kami akan segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Persoalan ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga sosial dan ekonomi, sehingga harus dibicarakan secara komprehensif," ujar Kapolres.
Meski demikian, warga tetap mendesak agar langkah konkret segera diambil. Mereka mengancam akan terus mengawal kasus ini jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak mampu memberikan solusi nyata terhadap krisis lingkungan yang mereka hadapi.
Redaksi: Team
Posting Komentar