Gresik, Radar CNN Online — Kelanjutan skandal pemotongan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Desa Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, kini memasuki babak baru. Setelah pemberitaan mengenai praktik tidak etis tersebut viral, jajaran pemerintah desa diduga panik dan secara mendadak menggelar rapat pada waktu yang tidak lazim.
Informasi dari sumber internal menyebutkan, rapat tersebut berlangsung hampir tengah malam di Balai Desa, hanya beberapa jam setelah pemberitaan mencuat ke publik.
Ketua PAC Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR), Suwari, membenarkan adanya pertemuan darurat itu.
“Biasanya rapat paling malam jam 8 malam, tapi ini hampir tengah malam. Wajah-wajah panik terlihat jelas, bahkan ada yang saling menyalahkan,” ungkapnya.
Rapat yang digelar secara diam-diam di luar jam operasional resmi pemerintahan ini memicu berbagai spekulasi. Banyak pihak menduga bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar klarifikasi internal, melainkan langkah darurat untuk menutup jejak atau mengatur narasi terkait skandal yang telah tersebar luas.
Sebelumnya, sejumlah warga penerima BSU mengaku diminta “setoran balik” oleh oknum perangkat desa. Setelah kasus ini dibongkar oleh aktivis BRNR, sebagian dana disebut telah dikembalikan. Namun, proses pengembalian dinilai tidak merata—baik dari segi jumlah maupun kepada siapa saja yang menerima.
Lebih mengejutkan, tim investigasi mendapat informasi bahwa malam sebelum proses pengembalian dana, sejumlah rumah warga didatangi oleh perangkat desa, termasuk lurah, sekdes, dan kepala dusun. Diduga mereka mendesak warga untuk tidak memperpanjang masalah. Tekanan dari ormas dan media menyebabkan sebagian BSU akhirnya dibayarkan penuh.
Namun, di beberapa RT, hanya sebagian kecil dana yang dikembalikan, bahkan ada warga yang tidak menerima pengembalian sama sekali.
Sekretaris Desa Duduksampeyan, Abdul Aziz Wasik, sebelumnya sempat mengakui adanya pemotongan BSU, tetapi berdalih bahwa hal tersebut merupakan “kesalahpahaman teknis”. Ia berjanji bahwa dana akan dikembalikan.
Namun, Ketua PAC BRNR Suwari menilai hal tersebut tidak cukup.
“Wong maling pitik saja kalau ketahuan bisa dipukuli dan dihukum. Ini uang rakyat, kok cuma dikembalikan begitu saja tanpa proses hukum? Ini bentuk pengkhianatan,” tegasnya.
Hasil investigasi terbaru tim BUSER pada Rabu (6/8/2025) menguatkan dugaan bahwa telah terjadi praktik terorganisir. Rapat tengah malam, penolakan klarifikasi dari perangkat desa, serta inkonsistensi pengembalian dana memperkuat asumsi bahwa permasalahan ini lebih dalam dari yang terlihat.
Saat wartawan mendatangi kantor desa, beberapa perangkat desa seperti Kasipem dan Kaur Umum enggan memberikan keterangan. Mereka berdalih tidak mengetahui soal dana BSU dan meminta wartawan menunggu Sekretaris Desa atau Kepala Desa yang dinilai lebih berwenang menjawab.
Yang mencolok, pembenahan baru dilakukan setelah ada tekanan dari media dan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan:
"Jika tidak ada yang membongkar, apakah pemotongan dana BSU ini akan terus dibiarkan begitu saja?"
Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Gus Aulia, S.E., M.M., S.H., mengecam keras tindakan tersebut.
“Setiap bentuk pemotongan bantuan rakyat, apa pun alasannya, adalah tindakan pungli dan pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Aparat penegak hukum harus segera bertindak,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi pada 6 Agustus 2025, pihak kecamatan menyatakan bahwa mereka belum menerima laporan resmi dan meminta agar konfirmasi langsung diarahkan kepada Kepala Desa Duduksampeyan.
Kini, tim BUSERMEDIAINVESTIGASI.ID masih menunggu klarifikasi lanjutan dari pihak pemerintah desa. Sementara itu, relawan dan aktivis terus melakukan pengawasan dan pendalaman kasus.
Skandal ini belum berakhir. Komitmen publik dalam mengawal kasus ini tetap menyala.
Bukan hanya uang rakyat yang dipertaruhkan, tetapi juga keadilan. Jika tidak ditindak, skandal serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali muncul di tempat dan wajah yang berbeda.
Redaksi: Iyan Gresik
Redaksi: Amanda
Posting Komentar