Bangkalan, Radar CNN Online – Dugaan makanan basi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di sejumlah sekolah di Bangkalan. Ribuan menu nasi yang disalurkan pada Selasa (16/9/2025) dilaporkan mengalami penurunan kualitas hingga dikembalikan oleh pihak sekolah kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia program.
Keluhan ini datang dari siswa SDN Mlajah 1, SDN Mlajah 2, SMKN 1, SMKN 3, hingga SMAN 3 Bangkalan. Para siswa menyampaikan temuan tersebut kepada guru, dan sejumlah kepala sekolah pun membenarkan laporan adanya makanan tidak layak konsumsi.
Mutmainnah, perwakilan orang tua siswa, meminta pengelolaan dapur MBG diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. “Nasinya basi di beberapa sekolah di Bangkalan. Oleh guru-guru serempak dikembalikan karena tidak layak konsumsi. Kami meminta dengan tegas agar SPPG lebih teliti memeriksa makanan sebelum didistribusikan,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).
Kasus ini langsung menyita perhatian publik. Ketua Umum LSM Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan, Abdurahman Tohir, menilai insiden ini bukan sekadar masalah teknis atau logistik. “Ini indikasi kuat lemahnya pengawasan pelaksanaan MBG. SPPG perlu diberi teguran keras dan dilakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.
Abdurahman mengingatkan bahwa MBG adalah program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi pelajar. Namun, insiden makanan basi justru berpotensi membahayakan kesehatan siswa. “Kalau nasi sudah basi, ini bisa jadi pemicu keracunan. Program MBG jangan hanya jadi pencapaian administratif, tapi harus berorientasi pada kesehatan anak-anak,” lanjutnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat mulai dari proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi. Menurutnya, jika insiden serupa terulang, hal itu bisa mengarah pada dugaan kesengajaan.
Meski begitu, Abdurahman mengapresiasi langkah cepat guru-guru di Bangkalan yang segera mengembalikan makanan tidak layak konsumsi. “Ini tindakan preventif yang penting dan harus berkelanjutan. Anak-anak butuh asupan sehat, bukan sekadar makanan asal jadi. SOP harus dipatuhi, dan dinas pendidikan perlu memberi instruksi agar guru juga terlibat aktif dalam pengawasan,” pungkasnya.
Posting Komentar