Kabupaten Tangerang, Radar CNN Online — Miris, sebuah proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang bersumber dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air diduga sarat penyimpangan. Proyek perkuatan tebing saluran pembuangan Ciselatif dengan pagu anggaran Rp198.501.000 dari APBDP Tahun 2025, dan dikerjakan oleh CV Matahari Terbit Pagi, terletak di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Saat ditinjau pada 29 November 2025, pekerjaan yang masih berlangsung itu terlihat dikerjakan secara asal-asalan. Bahkan, pemasangan batu baru tampak hanya ditempel pada bangunan TPT lama seolah yang penting cepat selesai tanpa memperhatikan kualitas.
Proyek TPT yang memiliki masa pekerjaan 30 hari kalender ini seharusnya memberikan manfaat jangka panjang untuk menahan badan jalan. Namun, kondisi di lapangan justru jauh dari harapan. Saat awak media RadarCNN mendatangi lokasi, terdapat lima pekerja yang enggan memberikan keterangan terkait siapa pelaksana lapangan maupun pihak yang bertanggung jawab atas metode pemasangan yang dianggap menyalahi aturan tersebut.
Upaya konfirmasi kemudian dilakukan kepada warga dan diarahkan kepada Ketua RW 01. Dari penjelasan yang diterima, selama proses pengerjaan, pihak pelaksana tidak pernah sekalipun berkoordinasi dengan kantor desa. Bahkan, proyek ini sempat mendapat teguran dari Kepala Desa serta Ketua RW karena pengerjaan yang dinilai amburadul, termasuk dugaan kuat bahwa bangunan lama langsung ditumpangi bangunan baru tanpa pembongkaran.
Ketua RW membenarkan bahwa lokasi tersebut memang merupakan area dengan struktur TPT lama. Ia mengaku khawatir karena pemasangan bangunan baru yang hanya ditempel tanpa pembongkaran berpotensi tidak melekat kuat, sehingga rawan longsor dan mudah tergerus air saat hujan. Selain itu, ia juga mengeluhkan kerusakan pada jalan cor akibat dilintasi truk pengangkut material proyek.
Ketidakseriusan CV Matahari Terbit Pagi dalam mengelola dan mengawasi proyek ini menjadi tanda tanya besar. Pemerintah Desa Lontar dan instansi terkait diharapkan tidak tinggal diam serta segera merespons agar dugaan praktik penyimpangan dalam proyek TPT ini tidak dibiarkan begitu saja.
Publik menantikan langkah cepat, transparan, dan tegas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui bahwa dana tersebut benar-benar digunakan secara tepat dan sesuai prosedur.
Modus utama korupsi di sektor konstruksi umumnya terjadi melalui pengurangan kualitas material dan pengerjaan yang tidak sesuai RAB. Jika dugaan ini terbukti benar, Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan turun tangan menindaklanjuti temuannya. Jangan sampai kepentingan masyarakat dikorbankan oleh oknum yang hanya ingin meraup keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan mutu bangunan.
Redaksi: Ysf
Posting Komentar