LAMONGAN, Radar CNN Online — Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Rabu (21/1/2026), bertempat di Aula Gadjah Mada, Lantai 7 Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan.
RKPD memiliki peran strategis sebagai landasan utama penyusunan anggaran tahunan daerah. Dokumen ini menjabarkan prioritas pembangunan yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun, memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas, rencana kerja, serta pendanaannya. Selain itu, RKPD menjadi dasar penyusunan KUA–PPAS APBD sekaligus pedoman kerja bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna memastikan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan tema pembangunan “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.”
Tema tersebut akan direalisasikan melalui 15 program prioritas, yang mencakup transformasi sosial dan ekonomi, di antaranya Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100% Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, serta Lamongan Tangguh.
Seluruh program prioritas tersebut bertujuan untuk mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta keharmonisan kehidupan sosial masyarakat.
Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, saat membuka forum tersebut menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD, karena menentukan arah pembangunan daerah yang akan berdampak langsung pada masyarakat.
“Forum konsultasi publik yang resmi dibuka hari ini akan membahas penyusunan RKPD. Dokumen ini memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam penyusunan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tutur Dirham Akbar Aksara.
Forum yang dihadiri oleh perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat tersebut juga membahas sejumlah permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamongan, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta pertumbuhan tenaga kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja.
Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, Wakil Bupati Lamongan yang akrab disapa Mas Dirham mengarahkan agar pola pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial diubah menjadi pola pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
“Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Pola ini dinilai lebih efektif membawa perubahan dibandingkan hanya menyerahkan bantuan, karena mendorong masyarakat menjadi mandiri dan produktif,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Mas Dirham menyampaikan bahwa capaian indikator kinerja makro tahun 2025 harus terus ditingkatkan untuk mencapai target tahun 2027. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2025 berhasil mencapai 76,81, melampaui target 76,50, dan ditargetkan meningkat menjadi 77,80 pada tahun 2027.
Posting Komentar