SURABAYA Radar CNN Online — Di tengah gemerlap pembangunan Kota Surabaya, sebuah kenyataan pahit menyeruak dari sudut Kelurahan Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo. Sueb, seorang lansia yang telah menetap selama satu dekade di kota ini, ditemukan dalam kondisi kritis. Tanpa pendampingan keluarga, ia harus melewati tiga hari terakhir dalam balutan rasa sakit dan perut kosong.
Sueb bertahan hidup di sebuah gubuk yang jauh dari standar kelayakan manusia. Fisiknya yang kian merapuh seiring usia membuatnya tak lagi mampu mencari nafkah, sementara keterasingan sosial membuatnya seolah "tak terlihat" di lingkungan sekitarnya.
Tragedi yang menimpa Sueb bukan tanpa alasan. Beberapa tahun silam, musibah kebakaran menghanguskan tempat tinggalnya beserta seluruh dokumen penting, termasuk KTP. Hilangnya identitas diri ini diduga menjadi tembok besar yang menghalangi aksesnya terhadap bantuan sosial (Bansos) maupun layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
Ketidakmampuan sistem birokrasi dalam merespons cepat pemulihan dokumen warga rentan pasca-bencana kini berbuah fatal, membiarkan seorang lansia terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem tanpa jaring pengaman sosial.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Musawwi, Ketua SAPURA. Ia menilai situasi yang dialami Sueb adalah bukti nyata adanya celah besar dalam pengawasan sosial di tingkat kelurahan hingga Pemerintah Kota Surabaya.
“Sangat miris melihat kenyataan bahwa di kota metropolis sebesar ini, masih ada warga yang terlantar hingga kelaparan berhari-hari. Kami menduga ada kelalaian atau lambatnya respons dari aparat setempat. Ini bukan sekadar masalah kemiskinan, tapi masalah kemanusiaan dan tanggung jawab negara,” tegas Musawwi.
Musawwi menekankan bahwa di era digital saat ini, seharusnya tidak ada warga yang luput dari pendataan. Ia mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera:
Memberikan bantuan medis darurat dan asupan pangan yang layak.
Memfasilitasi relokasi ke tempat tinggal yang manusiawi.
Mempercepat pengurusan kembali dokumen identitas agar Sueb mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur fisiknya, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu melindungi dan memanusiakan warga yang paling lemah.
Redaksi:Aziz
Editor:Agl
Posting Komentar