JAKARTA Radar CNN Online— Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam, Muhammad Nur Ohoitenan, menyampaikan tanggapan serta pandangan kritis terkait dinamika yang menyertai rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026.
Muhammad Nur Ohoitenan menegaskan bahwa penyampaian kritik serta tekanan publik terhadap lembaga negara merupakan bagian sah dari dinamika demokrasi. Kendati demikian, ia mengingatkan agar batasan kebebasan berpendapat tetap dijunjung tinggi tanpa mencederai aspek keselamatan manusia.
"Menyampaikan kritik adalah hal yang wajar dalam ruang demokrasi. Namun, apabila terdapat narasi atau ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa, hal tersebut tentu telah melewati batas kepatutan berpendapat. Demokrasi yang sehat dibangun atas dasar dialog dan adu gagasan, bukan tekanan atau rasa takut," ujar Muhammad Nur Ohoitenan dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Sehubungan dengan hal tersebut, ia mengajak pihak AMPB untuk bersama-sama memastikan bahwa aksi yang akan dilaksanakan tetap berada dalam koridor damai, tertib, serta jauh dari segala bentuk tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
Menurutnya, publik senantiasa berharap agar setiap gerakan moral yang membawa aspirasi rakyat dapat berjalan secara bermartabat, sehingga substansi tuntutan yang diperjuangkan tidak kehilangan legitimasi akibat metode yang kurang tepat.
"Mari kita bersama-sama menghindari cara-cara yang dapat mencederai esensi perjuangan itu sendiri. Kritik boleh disampaikan dengan tegas, demonstrasi dapat dilakukan secara luas, namun keselamatan bersama dan kepatuhan terhadap hukum harus tetap menjadi prioritas utama," tambahnya.
Terkait isu-isu krusial seperti pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset, Muhammad Nur Ohoitenan menilai bahwa isu tersebut memerlukan keberanian moral serta pengawalan publik yang kuat melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
Ia berpandangan bahwa gerakan masyarakat akan memiliki kekuatan moral yang jauh lebih besar apabila diperjuangkan secara tertib, argumentatif, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, potensi tindakan di luar koridor hukum dikhawatirkan dapat menggeser esensi substansial persoalan menjadi ranah penegakan hukum.
"Negara kita adalah negara hukum. Oleh karena itu, ikhtiar pemberantasan korupsi selayaknya diperjuangkan melalui jalur yang konstitusional dan konstruktif, bukan melalui cara-cara yang kontraproduktif terhadap ketertiban umum," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengimbau aparat penegak hukum agar senantiasa bersikap profesional, terukur, dan mengedepankan langkah-langkah antisipatif demi menjaga keamanan seluruh pihak yang terlibat, baik para demonstran maupun anggota legislatif di lokasi kegiatan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penegakan keamanan tetap berjalan proporsional dan tidak sampai membatasi hak konstitusional masyarakat untuk bersuara.
"Lindungi para demonstran, berikan rasa aman bagi anggota lembaga legislatif, serta tegakkan hukum secara adil. Keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang," pesannya.
Menutup pernyataannya, Muhammad Nur Ohoitenan menegaskan bahwa Perisai Syarikat Islam senantiasa mendukung kebebasan berpendapat, kritik yang konstruktif, serta upaya pemberantasan korupsi. Namun, organisasi ini secara tegas menolak segala bentuk intimidasi maupun ancaman keselamatan.
"Kami mendukung penuh rakyat yang bersuara dan memperjuangkan kebaikan. Namun, mari kita jaga bersama agar ruang demokrasi di negeri ini tetap menjadi arena adu gagasan yang sehat, bukan arena ketegangan yang merugikan kita semua," pungkasnya.
Redaksi:Aziz
Posting Komentar