LAMONGAN Radar CNN Online— Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (yang akrab disapa Pak Yes), saat menyampaikan jawaban eksekutif dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.
Rapat paripurna ini diselenggarakan untuk menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam pemaparannya, Pak Yes menekankan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi fondasi krusial dalam menyempurnakan kebijakan anggaran daerah. Fokus utama diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal serta pemerataan pelayanan dasar.
- Optimalisasi PAD & Kemandirian Fiskal: Pemkab Lamongan menggenjot Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data berbasis Sistem Informasi Geografis, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
- Ketahanan Pangan & Pertanian: Langkah taktis bersama kementerian dan pemangku kepentingan berhasil menyelamatkan 93% lahan padi yang terdampak kekeringan pada Musim Tanam II, disertai tambahan alokasi pupuk dan subsidi asuransi pertanian.
- Investasi & Penguatan UMKM: Penataan ruang dikawal ketat melalui koordinasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sementara UMKM terus didukung lewat permodalan, legalitas, bantuan alat, hingga perluasan pasar.
- Pendidikan & Kesehatan Inklusif: Program Beasiswa Perintis bagi keluarga kurang sejahtera terus dioptimalkan. Di bidang kesehatan, pembiayaan jaminan kesehatan diperluas dan didukung oleh peresmian fasilitas baru seperti Puskesmas Kusuma Bangsa pada 2026, melengkapi 32 puskesmas dan 4 RSUD yang seluruhnya telah terakreditasi.
- Perlindungan Sosial Tepat Sasaran: Validasi data penerima bantuan sosial terus diperbarui menggunakan basis data terpadu, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan sanggahan atau pembaruan data melalui desa, aplikasi, maupun Dinas Sosial.
"Seluruh kebijakan pembangunan harus tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik," tegas Pak Yes.
Redaksi:Yoyon
Posting Komentar