MALANG Radar CNN Online— Jajaran pimpinan organisasi kemasyarakatan MADAS SEDARAH—mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Timur—resmi menggelar Rapat Konsolidasi Struktur Organisasi dan Pemantapan Program Divisi. Forum strategis ini digelar sebagai langkah persiapan matang menyongsong agenda kerja organisasi pada tahun 2027.
Mengusung tema “Memperkuat Solidaritas, Memantapkan Program Kerja serta Mewujudkan Organisasi yang Solid, Aktif, dan Bermanfaat bagi Masyarakat serta Penguatan Nilai MADAS SEDARAH Menuju Organisasi Modern,” kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Dafam, Kota Pahlawan Surabaya, pada Minggu (15/11/2026).
Dalam jalannya forum, Ketua DPC MADAS SEDARAH Kabupaten Malang, Moh. Shofwan, S.AP., menyampaikan pandangan kritis sekaligus masukan strategis kepada pimpinan dan seluruh anggota. Menurutnya, rapat konsolidasi ini menjadi momentum krusial untuk menyamakan persepsi, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan tanggung jawab pengurus agar setiap program kerja dapat berjalan terarah serta memberi dampak nyata bagi publik.
Moh. Shofwan menyoroti bahwa untuk bertransformasi menjadi organisasi modern yang mengakar dan diterima masyarakat, MADAS SEDARAH harus segera membenahi tujuh persoalan mendasar secara terukur dan memiliki tenggat waktu (deadline) yang jelas.
- Legalitas Organisasi (Prioritas Utama) Setiap kepengurusan wajib mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol, memiliki NPWP dan rekening bank atas nama organisasi (bukan rekening pribadi), serta berpedoman pada AD/ART yang jelas. Tanpa legalitas yang sah, organisasi akan dipandang ilegal, terhambat dalam menjalin kemitraan resmi dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, dan rentan diremehkan.
- Penataan Struktur dan Keanggotaan Keabsahan Surat Keputusan (SK) pengurus di tingkat DPP, DPD, DPC, hingga PAC beserta masa baktinya harus tertib. Selain itu, pendataan anggota (KTP, nomor kontak, domisili), penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi, serta aturan disiplin wajib ditegakkan guna mencegah konflik internal akibat rangkap jabatan maupun pembagian tugas yang tidak jelas.
- Transparansi Keuangan Pencatatan kas masuk dan keluar harus dilakukan secara akuntabel dengan nominal iuran anggota yang transparan. Bendahara diwajibkan menyusun laporan keuangan berkala untuk dipublikasikan kepada anggota. Shofwan menekankan bahwa lebih dari 90 persen konflik di tubuh organisasi kemasyarakatan dipicu oleh pengelolaan keuangan yang tertutup.
- Program Nyata bagi Masyarakat Eksistensi organisasi kemasyarakatan dinilai publik dari manfaat yang diberikan, bukan sekadar banyaknya atribut atau seragam. Ia mendorong seluruh jajaran memperbanyak aksi konkret, seperti penyediaan layanan ambulans gratis—seperti yang telah berjalan di DPC Kabupaten Malang—santunan duka dan warga sakit, bakti sosial, bersih desa, donor darah, hingga pendampingan warga yang mengalami kesulitan.
- Sinergi dengan Pemerintah dan TNI–Polri Pengurus di setiap tingkatan perlu aktif membangun silaturahmi dengan Kesbangpol, camat, kepala desa, kapolsek, hingga danramil. Organisasi harus hadir sebagai mitra yang dibutuhkan masyarakat, bukan entitas yang ditakuti, serta didukung oleh tim penasihat hukum yang kompeten.
- Tata Kelola Media dan Citra Publik Komunikasi internal melalui grup pesan instan harus dikelola secara tegas oleh admin untuk mencegah penyebaran hoaks, praktik perjudian, maupun konten pornografi. Di sisi eksternal, setiap kegiatan organisasi wajib didokumentasikan dan dipublikasikan secara profesional melalui akun media sosial resmi (Facebook, TikTok, dan Instagram).
- Kaderisasi dan Kedisiplinan Anggota Proses rekrutmen harus dilakukan secara selektif melalui masa orientasi. Ia menegaskan larangan keras bagi anggota untuk mencatut nama organisasi demi kepentingan penagihan utang (debt collector), praktik backing, pungutan liar, maupun aksi keributan di jalanan. Organisasi juga perlu menyiapkan tim khusus untuk menangani anggota yang tersandung persoalan hukum.
Menutup paparannya, Moh. Shofwan merangkum bahwa kunci keberhasilan organisasi modern bertumpu pada lima pilar: legalitas yang sah, keuangan yang transparan, kepengurusan yang jelas, program nyata, serta anggota yang tertib.
"Khusus di tubuh MADAS SEDARAH saat ini, dua hal yang paling mendesak untuk segera dituntaskan adalah poin pertama dan ketiga, yakni legalitas dan transparansi keuangan. Sebab, banyak DPC baru yang telah dilantik, tetapi pengurusan SKT Kesbangpol dan sistem laporan keuangannya masih sering tertinggal," tegasnya.
Melalui rapat konsolidasi ini, jajaran pengurus berharap seluruh elemen MADAS SEDARAH di Jawa Timur mampu menerjemahkan hasil pembahasan menjadi langkah kerja yang terencana, terukur, dan berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat luas.
Redaksi:Partono

Posting Komentar