PROBOLINGGO, Radar CNN Online – Ini pertanyaan yang sekarang berputar-putar di kepala warga. Kenapa selama sekian lama, para tengkulak, khususnya di SPBU 54.672.16 Randumerak, seakan-akan KEBAL HUKUM?
Padahal, warga sudah bersuara. Warga sudah mengadu. Warga juga sudah melihat sendiri dengan mata kepala mereka.
Namun, sampai hari ini, warga masih bertanya: Mana tindak lanjutnya?
"Sudah sekian lama ini terjadi, Bos. Antrean panjang, mobil penuh jeriken, pengisian berulang-ulang. Kok seakan-akan tidak pernah disentuh? Kami ini warga kecil jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Polres kok belum ada tindak lanjut? Apa tengkulak di sini memang kebal hukum?" ujar warga Randumerak dengan nada kecewa.
YANG DILIHAT WARGA SELAMA INI:
1. ANTREAN TIDAK PERNAH SEPI DARI DUGAAN AKTIVITAS TENGKULAK
Warga asli yang membutuhkan Pertalite untuk kendaraan dan usaha kecil harus mengantre berjam-jam, bahkan sering kali kehabisan.
2. MOBIL DIDUGA PENUH JERIKEN
Warga menduga beberapa mobil yang mengantre dipenuhi jeriken di dalamnya, bukan untuk kebutuhan yang wajar.
3. PENGISIAN BERULANG DIDUGA MENGGUNAKAN BARCODE PALSU
Ini yang paling membuat warga curiga. Bagaimana bisa melakukan pengisian berkali-kali? Warga menduga ada permainan barcode palsu.
BBM bersubsidi bukan barang bebas yang bisa ditimbun seenaknya!
1. BBM BERSUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM mengatur bahwa BBM bersubsidi dan BBM penugasan hanya diperuntukkan bagi konsumen yang berhak, seperti pengguna kendaraan, usaha kecil, nelayan, dan petani sesuai ketentuan.
BUKAN UNTUK DITIMBUN, LALU DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA TINGGI.
2. DILARANG MENIMBUN/MENYALAHGUNAKAN BBM BERSUBSIDI
Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja:
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dapat dipidana dengan:
Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
3. DIDUGA BARCODE PALSU = PEMALSUAN DOKUMEN
Jika terbukti terdapat barcode/QR Code MyPertamina palsu atau dipalsukan untuk melakukan pengisian berulang:
Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat/Dokumen:
Pidana penjara paling lama 6 tahun.
Jika terdapat unsur penipuan untuk mengelabui petugas SPBU:
Pasal 378 KUHP tentang Penipuan:
Pidana penjara paling lama 4 tahun.
4. SPBU JUGA BISA KENA SANKSI!
SPBU yang terbukti melayani penimbun, melanggar aturan distribusi, atau membiarkan pengisian berulang yang tidak wajar dapat dikenakan sanksi administratif dari Pertamina, hingga pencabutan izin/pemutusan hubungan usaha serta sanksi pidana apabila terbukti ikut terlibat.
5. APARAT WAJIB MENINDAK!
Polri memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penindakan, hingga penangkapan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Aduan masyarakat merupakan dasar untuk ditindaklanjuti, bukan untuk didiamkan.
JADI, PERTANYAAN WARGA MAKIN TAJAM:
Kalau aturannya sudah jelas dan sanksinya sudah berat, kenapa sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang terlihat di SPBU Randumerak?
Warga menegaskan, pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah bentuk keprihatinan warga yang merasa haknya sebagai konsumen BBM bersubsidi dirampas setiap hari.
Warga masih percaya Polres Probolinggo bisa bertindak tegas dan profesional. Warga hanya meminta satu hal:
BUKTIKAN DENGAN TINDAKAN, BUKAN HANYA DENGAN JANJI!
TUNTUTAN WARGA:
Melakukan sidak terbuka ke SPBU 54.672.16 Randumerak.
Memeriksa mobil yang diduga membawa jeriken dan melakukan pengisian berulang.
Mengusut dugaan penggunaan barcode palsu.
Mengumumkan hasil pemeriksaan kepada publik agar warga tidak lagi bertanya-tanya.
Seluruh informasi terkait dugaan aktivitas tengkulak, penggunaan jeriken, dan barcode palsu masih bersifat dugaan berdasarkan keterangan serta keluhan warga. Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian dan verifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Aturan dan sanksi yang disebutkan di atas merupakan ketentuan umum yang berlaku secara nasional.
Media kami membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Polres Probolinggo, pihak SPBU, maupun pihak-pihak lain yang terkait, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Reda

Posting Komentar