PROBOLINGGO Radar CNN Online— Komisi I DPRD Kota Probolinggo menggelar forum rembuk pendidikan bersama puluhan kepala sekolah pada Senin (25/5/2026). Pertemuan strategis ini khusus diadakan guna membedah urgensi, efektivitas, serta mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi satuan pendidikan swasta di wilayah tersebut.
Diselenggarakan dalam suasana dialogis yang terbuka, forum ini dihadiri oleh para kepala sekolah dari berbagai jenjang, meliputi SD, MI, SMP, dan MTs swasta, hingga perwakilan MI dan MTs negeri se-Kota Probolinggo. Pertemuan ini menjadi panggung bagi para pendidik untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mengevaluasi serapan BOSDA yang selama ini menjadi urat nadi operasional sekolah.
Dalam sesi diskusi, para peserta menguraikan sejumlah tantangan klasik yang masih membayangi lembaga pendidikan swasta. Beberapa poin krusial yang mencuat antara lain keterbatasan anggaran operasional, mendesaknya peremajaan sarana dan prasarana, hingga tantangan pembiayaan dalam mendongkrak mutu tenaga pendidik.
Selama ini, kehadiran BOSDA diakui sangat vital dalam menjaga stabilitas dapur operasional sekolah swasta agar tetap mampu menyajikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat luas.
Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Golkar, Guruh Dwi Prasetyo, menjelaskan bahwa rembuk pendidikan ini dirancang sebagai instrumen pengawasan untuk memotret kondisi riil di lapangan.
“Sekolah swasta memiliki kontribusi yang teramat besar dalam peta pendidikan di Kota Probolinggo. Kami ingin mendengar langsung kebutuhan dan kendala konkret yang mereka hadapi, terutama terkait fungsionalitas BOSDA. Jangan sampai ada sekolah yang langkahnya pincang dalam menjalankan operasional hanya karena keterbatasan anggaran,” tegas Guruh.
Guruh berkomitmen bahwa Komisi I akan mengawal ketat setiap tahapan pembahasan anggaran agar postur BOSDA ke depan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak instan bagi kemajuan sekolah, khususnya klaster swasta yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.
Selain menyangkut birokrasi penyaluran, forum ini menyoroti diskursus mengenai pentingnya asas pemerataan bantuan antara sekolah negeri dan swasta. Sejumlah kepala sekolah menaruh harapan besar agar pemerintah daerah memperkecil ketimpangan atensi terhadap sekolah swasta.
Menariknya, para peserta juga mengusulkan rekonstruksi kebijakan BOSDA untuk jangka panjang. Mereka berharap alokasi dana ke depan tidak melulu terserap untuk kebutuhan rutin (belanja operasional), tetapi mulai diorientasikan pada penguatan mutu pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, serta akselerasi fasilitas pendidikan berbasis teknologi informasi.
Rembuk pendidikan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun sinergi trilateral antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Goal besarnya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang maju, merata, berkeadilan, dan berkualitas tinggi di seluruh sudut Kota Probolinggo.
Redaksi:Syl
Editor:Agl
Posting Komentar