SIDOARJO Radar CNN Online– Setelah berbulan-bulan dilingkupi ketegangan dan perdebatan sengit, konflik panjang terkait hak pengelolaan Lahan Jati di Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, akhirnya menemui titik terang. Melalui mediasi yang dramatis, PTPN I Regional 5 secara resmi menyerahkan hak pengelolaan lahan tersebut sepenuhnya kepada Panitia Adat Pribumi Desa Popoh yang dipimpin oleh Widi.
Bagi masyarakat adat setempat, lahan jati ini bukan sekadar sebidang tanah, melainkan simbol martabat dan tumpuan masa depan untuk membangun kemandirian ekonomi melalui rencana pendirian Pasar Adat Popoh.
Perjalanan menuju kesepakatan ini dipenuhi kerikil tajam. Konflik bermula ketika masyarakat adat mengajukan hak pengelolaan lahan kepada PTPN I Regional 5 beberapa bulan lalu. Di sisi lain, di atas lahan yang terletak tepat di belakang kawasan Pedagang Wonoayu Bersatu tersebut, telah berdiri puluhan lapak pedagang yang sudah menggantungkan hidup di sana selama kurang lebih 12 tahun.
Benturan kepentingan pun tak terhindarkan:
- Masyarakat Adat: Ingin merealisasikan pasar adat demi mengangkat perekonomian kolektif desa.
- Para Pedagang: Diliputi kecemasan mendalam akan keberlangsungan usaha dan ruang mencari nafkah mereka.
Rentetan mediasi sebenarnya telah berulang kali digelar, mulai dari pertemuan di Rumah Makan DK hingga forum di Balai Desa Popoh. Namun, jalan keluar selalu buntu. Beberapa kesepakatan yang sempat tercapai bahkan dinilai mandeg dan tidak berjalan di lapangan, membuat situasi semakin berlarut-larut dan mengancam kerukunan warga.
Melihat tensi yang kian menghangat, Pemerintah Kecamatan Wonoayu bersama jajaran Koramil dan Polsek Wonoayu bergerak cepat. Langkah taktis ini memuncak pada Rabu, 3 Juni 2026, saat Camat Wonoayu, Anwar, memprakarsai forum mediasi final di ruang rapat Kantor Kecamatan.
Pertemuan krusial ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang lengkap, antara lain:
- Pihak PTPN I Regional 5: Dihadiri oleh Kepala Bagian Aset, Tim Legal, dan Kepala Bagian Keamanan.
- Pihak Berkonflik: Panitia Adat Pribumi Desa Popoh (dipimpin Widi) dan perwakilan Pedagang Wonoayu Bersatu (dikomandoi Siswanto).
- Pengawal Mediasi: Tokoh masyarakat, jajaran Pemuda Pancasila PAC Wonoayu, serta LSM LIRA Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin langsung oleh Winarno, S.H.
Suasana di dalam ruangan berlangsung sangat alot. Adu argumen dan pembelaan ego sektoral sempat mewarnai jalannya diskusi. Namun, kedewasaan berpikir perlahan muncul saat semua pihak sepakat untuk menyerahkan keputusan akhir secara mutlak kepada PTPN I Regional 5 selaku pemilik sah lahan.
Ketegangan di ruang rapat seketika mencair saat PTPN I Regional 5 membacakan keputusannya. PTPN tidak hanya menyerahkan hak pengelolaan kepada Panitia Adat, tetapi juga berkomitmen untuk melakukan penataan dan penertiban kawasan dengan pendekatan yang humanis.
PTPN meminta waktu maksimal tiga minggu untuk memproses dokumen resmi dan menerbitkan surat legalitas sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Langkah ini dinilai bijak karena mampu merangkul kepentingan masyarakat adat tanpa mencederai sisi kemanusiaan para pedagang lama.
Ketua Panitia Adat, Widi, menyambut keputusan ini dengan mata berkaca-kaca penuh syukur.
"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Ini bukan kemenangan pribadi, melainkan kemenangan seluruh masyarakat Desa Popoh. Kami berharap PTPN segera menerbitkan surat resmi agar proses pembangunan Pasar Adat Popoh bisa segera berjalan," ujar Widi kepada awak media.
Widi menegaskan bahwa pasar yang akan dibangun bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan episentrum ekonomi baru yang akan membuka lapangan kerja dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
Kini, riak-riak konflik di Desa Popoh telah mereda, berganti dengan optimisme baru. Di ruang sederhana Kantor Kecamatan Wonoayu, sebuah persatuan dan impian besar warga desa akhirnya menemukan jalannya pulang.
Posting Komentar