PROBOLINGGO Radar CNN Online— Menyoroti hak konstitusional warga terhadap akses kesehatan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Madura Asli (Madas) Sedarah resmi meluncurkan satu unit layanan ambulans gratis bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Langkah nyata ini diinisiasi dalam momentum pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Madas Sedarah Kabupaten Probolinggo di Islamic Center Kraksaan, Minggu (28/6/2026).
Selain aksi sosial, momentum ini menjadi pintu masuk kolaborasi strategis bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan serta mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pariwisata dan komoditas kopi.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madas Sedarah, Muhammad Taufik (Bung Taufik), menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ambulans ini bukan sekadar pelengkap euforia seremoni pelantikan, melainkan refleksi mendalam terhadap realitas masyarakat bawah.
"Di dalam UUD kita, setiap warga negara memiliki hak mutlak untuk hidup sehat. Ketika ada warga yang sakit dan kesulitan, negara beserta seluruh elemen bangsa—termasuk kami—harus hadir di tengah-tengah mereka," ujar Bung Taufik dalam jumpa pers pasca-pelantikan.
Inisiatif sosial tersebut disambut positif oleh Pemkab Probolinggo. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk berkolaborasi.
Bung Taufik menjelaskan bahwa ruang kemitraan ke depan tidak boleh berhenti pada sektor kesehatan darurat. Isu struktural seperti pengentasan kemiskinan juga memerlukan penanganan lintas sektor, mengingat Kabupaten Probolinggo menyimpan potensi luar biasa yang belum tergarap optimal, mulai dari pesona wisata hingga daya saing kopi lokal.
Semangat integrasi ini pula yang mendasari diadopsinya tagline Pemkab Probolinggo, yaitu "SAE" (Sinergi, Agama, Edukasi/Ekonomi), sebagai spirit penggerak organisasi yang baru dikukuhkan tersebut.
Struktur kepengurusan DPC Madas Sedarah Kabupaten Probolinggo kini resmi mengemban mandat baru. Dewan Penasehat DPC, Habib Mustofa, menekankan pentingnya menjaga khittah organisasi agar tetap berpijak pada nilai keislaman dan keluhuran budaya Madura.
"Kehadiran lembaga ini murni kami dedikasikan dengan sepenuh hati demi kemaslahatan masyarakat kecil di Probolinggo, bukan untuk melayani kepentingan segelintir elite," tegas Habib Mustofa.
Senada dengan hal itu, Ketua DPC Madas Sedarah Kabupaten Probolinggo terpilih, Suher, berkomitmen untuk langsung menggerakkan mesin organisasi tanpa menunda waktu.
"Hari ini kami mengucap janji, dan esok hari kerja nyata harus dimulai. Masyarakat membutuhkan bukti konkret yang meringankan beban hidup mereka," kata Suher, didampingi Wakil Ketua DPC, Rudi, yang menambahkan bahwa layanan ambulans gratis ini merupakan awal dari rangkaian program sosial jangka panjang.
Di samping konsolidasi internal yang ditargetkan mampu menembus kontestasi Pemilu 2029 mendatang, Madas Sedarah juga memberikan rapor kritis terhadap implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski mendukung penuh substansi program, Bung Taufik menyoroti dua catatan krusial di tingkat lapangan:
- Penyusutan Dana Desa: Kebijakan pengalihan sebagian alokasi dana desa melalui skema koperasi untuk program MBG dikhawatirkan menggerus ruang fiskal desa (yang rata-rata berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar per tahun) untuk pembangunan infrastruktur lokal.
- Indikasi Praktik Transaksional: DPP Madas Sedarah membeberkan temuan investigasi internal mengenai adanya dugaan jual-beli titik koordinat penentuan dapur umum MBG di wilayah Jawa Timur, di mana beberapa yayasan pengelola disinyalir terafiliasi dengan kepentingan politik praktis.
"Kami menantang Kejaksaan Agung beserta jajaran penegak hukum untuk mengaudit secara menyeluruh pelaksanaan program ini di lapangan, termasuk memeriksa unit Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Kami siap menyerahkan seluruh dokumen bukti investigasi yang kami miliki," cetus Bung Taufik.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis ini merupakan bentuk partisipasi publik agar kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Program makanan bergizi itu komitmen yang sangat baik untuk masa depan bangsa, namun eksekusinya di lapangan harus dievaluasi total demi mencegah kebocoran anggaran negara," pungkasnya.
Redaksi:Jhon Qudsi
Posting Komentar