PROBOLINGGO Radar CNN Online– Ormas Madura Asli (Madas) Sedarah secara resmi meluncurkan satu unit layanan ambulans gratis bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo pada Minggu (28/6/2026). Inisiatif sosial yang digelar bersamaan dengan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Madas Sedarah di Islamic Center Kraksaan ini, menjadi langkah konkret organisasi dalam mengawal hak konstitusi warga atas akses kesehatan dasar.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Madas Sedarah, Muhammad Taufik—yang akrab disapa Bung Taufik—menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ambulans ini bukan sekadar pelengkap seremonial belaka. Langkah ini lahir dari refleksi mendalam terhadap realitas masyarakat bawah yang sering kali kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang layak.
"Di dalam UUD kita, setiap warga negara memiliki hak mutlak untuk hidup sehat. Ketika ada warga sakit yang kesulitan, negara beserta seluruh elemen bangsa—termasuk kami—harus hadir secara nyata," ujar Bung Taufik dalam jumpa pers pasca-pelantikan.
Kehadiran ambulans gratis ini diproyeksikan menjadi pemantik program sosial kemanusiaan jangka panjang di Probolinggo, sekaligus pembuktian bahwa kepengurusan baru ini berorientasi pada kerja nyata, bukan sekadar diskursus.
Langkah progresif Madas Sedarah ini mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati, menyatakan kesiapan pemerintah untuk membuka ruang kemitraan yang luas.
Bung Taufik menyambut baik respons tersebut. Menurutnya, kolaborasi ke depan tidak boleh berhenti pada sektor kesehatan darurat, melainkan harus menyentuh akar persoalan struktural seperti pengentasan kemiskinan. Ia menilai Probolinggo memiliki potensi luar biasa yang belum tergarap optimal, mulai dari sektor pariwisata hingga komoditas kopi lokal yang berdaya saing tinggi.
Semangat integrasi itu pula yang mendasari diadopsinya tagline Pemkab Probolinggo, yaitu "SAE" (Sinergi, Agama, Edukasi/Ekonomi), sebagai spirit penggerak organisasi yang baru dikukuhkan tersebut.
Di tingkat struktural, komitmen kerja langsung disuarakan oleh internal pengurus. Anggota Dewan Penasehat DPC Madas Sedarah Probolinggo, Habib Mustofa, menekankan pentingnya menjaga khittah organisasi agar tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman dan keluhuran budaya Madura.
"Amanah ini murni kami dedikasikan demi kemaslahatan masyarakat kecil di Probolinggo, bukan untuk kepentingan segelintir elite," tegas Habib Mustofa.
Senada dengan itu, Ketua DPC terpilih, Suher, didampingi Wakil Ketua, Rudi, berjanji akan langsung menggerakkan mesin organisasi tanpa menunda waktu. "Masyarakat tidak membutuhkan retorika janji, melainkan bukti konkret yang dapat langsung meringankan beban hidup mereka," ucap Suher.
Di samping konsolidasi internal dan penguatan basis sosial—yang juga ditargetkan mampu menembus kontestasi Pemilu 2029 mendatang—momentum pelantikan ini diwarnai oleh sikap kritis DPP Madas Sedarah terhadap implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Madas Sedarah menyatakan dukungan penuh terhadap substansi program MBG yang menjadi pilar Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Bung Taufik memberikan catatan merah terkait tata kelola dan pola penganggaran di tingkat desa.
Ia menyoroti kebijakan pengalihan sebagian alokasi dana desa melalui skema koperasi untuk menopang pembiayaan program tersebut. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat menggerus ruang fiskal desa yang selama ini diandalkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, yang rata-rata berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per tahun.
Lebih mengejutkan lagi, DPP Madas Sedarah membeberkan temuan investigasi internalnya mengenai adanya indikasi praktik transaksional atau jual-beli titik koordinat penentuan dapur umum MBG di wilayah Jawa Timur. Beberapa yayasan pengelola disinyalir terafiliasi kuat dengan kepentingan politik praktis tertentu.
"Kami menantang Kejaksaan Agung beserta jajaran penegak hukum untuk mengaudit secara menyeluruh pelaksanaan program ini di lapangan, termasuk memeriksa unit Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Kami siap menyerahkan seluruh data dokumen dan bukti investigasi yang kami miliki," cetus Bung Taufik dengan tegas.
Ia memungkasi bahwa sikap kritis ini bukan untuk menjatuhkan program pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi publik demi memastikan kebijakan strategis ini berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kebocoran anggaran.
Posting Komentar