JAKARTA, 7 Juni 2026 Radar CNN Online – Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, mendesak pemerintah untuk melakukan pengusutan menyeluruh terhadap berbagai polemik yang menyelimuti Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, ia menuntut adanya evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang relevansi dan efektivitasnya kini mulai dipertanyakan oleh publik.
Menurut Rifqi, pergantian Kepala BGN yang terjadi baru-baru ini tidak boleh sekadar dijadikan panggung politik untuk menutupi sengkarut di lapangan. Masyarakat berhak mengetahui fakta yang transparan mengenai pelaksanaan program yang menelan anggaran negara dalam jumlah fantastis ini.
"Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan demi mendongkrak elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh. Rakyat membutuhkan transparansi dan solusi nyata, bukan sekadar pergantian figur," tegas Rifqi dalam keterangan tertulisnya.
BEM PTNU Se-Nusantara menyoroti adanya dugaan kejanggalan yang melibatkan jaringan "SS" dan "DD", serta dapur-dapur produksi yang terafiliasi di dalamnya. Mereka menegaskan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada retorika normatif. Pemerintah wajib membongkar proses penunjukan mitra, pola kemitraan, distribusi anggaran, hingga mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan.
Rifqi mengingatkan bahwa program yang lahir dari semangat menyejahterakan masyarakat ini tidak boleh melenceng menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu. Kebijakan publik harus dikelola secara profesional, terbuka, dan berorientasi penuh pada masyarakat sebagai penerima manfaat.
Lebih dari sekadar masalah tata kelola, BEM PTNU menilai konsep pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini perlu dikaji ulang secara fundamental. Rifqi menekankan bahwa keberhasilan program nasional tidak bisa diukur hanya dari besarnya serapan anggaran atau luasnya cakupan wilayah.
"Ketika sebuah program terus-menerus didera polemik, masalah tata kelola, hingga keluhan di lapangan, pemerintah wajib mengevaluasinya secara jujur. Negara tidak boleh mempertahankan program hanya demi gengsi politik, sementara efektivitasnya rapuh," lanjutnya.
Ia menambahkan, persoalan gizi nasional adalah isu kompleks yang tidak akan selesai hanya dengan membagi-bagikan makanan secara terpusat. Masalah gizi berakar pada kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, akses kesehatan, sanitasi, dan edukasi publik. Oleh karena itu, BEM PTNU meminta pemerintah meninjau ulang skala prioritas anggaran, terutama di tengah mendesaknya kebutuhan sektor lain seperti kualitas pendidikan, kesejahteraan guru honorer, dan penciptaan lapangan kerja.
Sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa, BEM PTNU mendorong dibentuknya lembaga pengawasan independen yang melibatkan mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, dan profesional. Langkah ini dinilai krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai terkikis.
"Lembaga independen dibutuhkan untuk menginvestigasi, memverifikasi temuan lapangan, dan memberikan rekomendasi objektif. Pengawasan tidak akan efektif jika hanya dilakukan oleh pihak internal sistem," kata Rifqi.
Ia juga memperingatkan pemerintah agar berhenti membohongi publik dengan narasi keberhasilan semu yang dibangun di atas panggung pencitraan.
7 Tuntutan Resmi BEM PTNU Se-Nusantara:
1. Usut Tuntas: Membongkar jaringan SS dan DD serta seluruh dapur terafiliasi yang diduga bermasalah.
2. Audit Independen: Melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola program dan seluruh mitra yang terlibat.
3. Pengawasan Sipil: Membentuk mekanisme pengawasan independen yang melibatkan unsur mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.
4. Buka Data: Membuka hasil evaluasi dan investigasi secara transparan kepada publik.
5. Sanksi Tegas: Menindak hukum pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara/masyarakat.
6. Evaluasi Total: Meninjau ulang Program Makan Bergizi Gratis bersama para pakar dan perwakilan masyarakat.
7. Stop Pencitraan: Menghentikan segala narasi politik yang mengaburkan substansi masalah di lapangan.
Rifqi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap konsisten mengawal kebijakan ini agar kembali ke jalur reformasi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat.
"Hari ini yang kita butuhkan bukan narasi keberhasilan, melainkan keberanian untuk mengevaluasi. Ketika pengawasan dilemahkan dan kritik dibungkam, saat itulah reformasi kehilangan maknanya," pungkas Rifqi.
Posting Komentar