PROBOLINGGO Radar CNN Online– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MADAS Sedarah Kota Probolinggo bergerak cepat merespons keluhan para pelaku usaha kecil. Melalui kegiatan penjaringan aspirasi yang dilakukan di berbagai titik strategis kota, organisasi ini mendengarkan langsung problematika yang dihadapi oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait kebijakan penataan ruang usaha yang dinilai belum berpihak pada keadilan.
Dalam sesi dialog tersebut, mencuat berbagai keresahan dari para pedagang. Mereka menyoroti adanya dugaan praktik tebang pilih dalam proses penataan dan pembinaan oleh oknum tertentu. Menurut pengakuan sejumlah pedagang, terdapat disparitas perlakuan antara pedagang yang bernaung di bawah paguyuban tertentu dengan mereka yang tidak tergabung dalam organisasi manapun.
Tak hanya itu, isu dugaan pungutan liar (pungli) juga menjadi sorotan tajam. Beban ekonomi yang dirasa semakin berat akibat pungutan yang tidak resmi tersebut menjadi keluhan dominan, yang dipandang menghambat keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi kecil.
Ketua DPC MADAS Sedarah Kota Probolinggo, Flaydy Nuriga Kharisma, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat hingga tuntas.
"Kami telah menerima berbagai keluhan dan keresahan dari rekan-rekan PKL. Seluruh aspirasi ini akan kami pelajari secara komprehensif dan kami kawal sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujar Flaydy. Ia pun menekankan pentingnya transparansi dalam penataan PKL. "Kami mendorong instansi berwenang untuk melakukan penelusuran secara objektif. Namun, kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ditemukan bukti-bukti yang sah," tegasnya.
MADAS Sedarah DPC Kota Probolinggo mendesak Pemerintah Kota Probolinggo beserta instansi terkait untuk membuka ruang dialog inklusif. Langkah ini dinilai krusial guna merumuskan solusi yang bijaksana agar penataan PKL dapat berjalan transparan, tanpa diskriminasi, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat kecil.
Sebagai langkah lanjutan, organisasi ini mengimbau para pedagang yang merasa dirugikan agar proaktif melampirkan informasi serta bukti pendukung melalui jalur yang resmi. Data yang terkumpul akan menjadi basis bagi MADAS Sedarah dalam menyusun rekomendasi formal kepada pemerintah, demi mewujudkan ekosistem perdagangan yang adil, legal, dan kondusif di Kota Probolinggo.
Redaksi:Ma2t
Posting Komentar