PROBOLINGGO Radar CNN Online— Pendekatan persuasif dan kolaboratif yang diterapkan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang dalam menyelesaikan persoalan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Jawa Timur mendapat apresiasi tinggi dari Komisi A dan Komisi C DPRD Provinsi Jatim. Langkah ini dinilai sebagai model penyelesaian konflik aset yang humanis, berbasis kepastian hukum, dan bebas dari tindakan represif.
Apresiasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Desk Optimalisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Komisi C DPRD Jatim di Kota Probolinggo, Senin (20/7/2026).
Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, menegaskan bahwa penanganan aset negara tidak harus selalu ditempuh melalui jalur penegakan hukum yang kaku. Menurutnya, komunikasi yang intensif, dialog terbuka, serta sinergi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam menghadirkan win-win solution.
"Alhamdulillah, berbagai persoalan aset yang bertahun-tahun terbengkalai kini menemukan titik terang melalui pendekatan kolaboratif. Kami menggandeng Tim Kejaksaan Tinggi Jatim untuk pendampingan hukum sekaligus membangun komunikasi konstruktif dengan masyarakat. Hasilnya, proses berjalan kondusif tanpa perlu melibatkan tindakan penertiban oleh Satpol PP, Polri, maupun TNI," ujar Asep.
Dalam paparannya, Asep memaparkan perkembangan signifikan terkait penyelesaian aset di kawasan Kavling Simpang Ijen, Kota Malang. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahapan akhir, yakni:
- Menunggu penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur mekanisme perikatan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL).
- Menunggu finalisasi pembahasan besaran tarif retribusi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim sebagai landasan hukum berikutnya.
DPRD Provinsi Jatim menilai langkah taktis Bakorwil Malang ini layak dijadikan best practice (praktik terbaik) bagi perangkat daerah lain. Model penyelesaian yang mengedepankan musyawarah terbukti efektif mengamankan aset daerah tanpa memicu gesekan atau konflik sosial di tengah masyarakat.
"Negara hadir tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga memberikan solusi yang adil. Kami mengutamakan musyawarah dan keterbukaan informasi agar masyarakat memahami hak serta kewajibannya," tambah Asep.
Ke depan, Bakorwil Malang berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai orkestrator pembangunan kewilayahan. Komitmen ini diarahkan untuk mengoptimalkan aset daerah agar memberikan nilai kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat sekaligus mendongkrak kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Posting Komentar