BOGOR Radar CNN Online— Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor secara konsisten terus melanjutkan program strategis pengurangan serta penggantian angkutan kota (angkot) yang telah berusia di atas 20 tahun. Kebijakan ini diambil demi mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, serta ketertiban arus lalu lintas di wilayah Kota Bogor.
Berdasarkan data per 31 Juli 2026, sebanyak 737 unit angkot tua telah berhasil dikandangkan atau dihentikan operasionalnya. Jumlah ini merepresentasikan 41,4 persen dari total target keseluruhan sebanyak 1.780 unit yang diprogramkan.
Dari total unit yang telah dikandangkan tersebut, sebanyak 451 unit di antaranya telah resmi dicabut izin operasinya sehingga kehilangan hak untuk beroperasi di jalan raya Kota Bogor. Sementara itu, sisa 1.043 unit angkot tua lainnya saat ini masih beroperasi secara temporer sambil menunggu jadwal pensiun secara bertahap.
Kebijakan penertiban ini mendesak untuk dilakukan mengingat banyaknya armada angkot yang telah melampaui usia dua puluh tahun, sehingga dinilai tidak lagi memenuhi standar kelayakan jalan. Selain memicu risiko kecelakaan, kendaraan-kendaraan usang ini juga berkontribusi signifikan terhadap polusi udara dan kemacetan di berbagai titik vital Kota Bogor.
Kondisi di lapangan memperlihatkan deretan angkot yang berjejer rapat di kawasan strategis—seperti jembatan arah Gunung Batu dan Citeureup—bercampur baur dengan kendaraan pribadi serta sepeda motor, yang pada akhirnya memperlambat arus lalu lintas.
Langkah progresif ini dinilai tepat untuk memodernisasi sarana angkutan umum perkotaan. Kendati demikian, pemerintah daerah perlu menghadirkan solusi yang adil dan berkeadilan bagi para pengemudi maupun pemilik angkot yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini.
Beberapa aspek krusial yang harus diperhatikan meliputi:
- Jaminan Transisi: Pendampingan proses beralihnya profesi atau operasional.
- Subsidi Kendaraan: Opsi penggantian armada baru yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau.
- Stabilitas Rute: Pengaturan jalur yang cermat guna mencegah kekosongan layanan bagi mobilitas warga.
Publik berharap agar program penertiban ini berjalan secara transparan, terukur, dan diiringi sosialisasi intensif bagi pihak-pihak terdampak. Dengan demikian, modernisasi transportasi umum dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan sosial bagi para pelaku usaha angkutan lokal.
Redaksi:Team
Posting Komentar