SURABAYA, Radar CNN Online — Aktivitas razia gabungan yang berlangsung di kawasan Jembatan Suramadu pada Kamis, Agustus 2026, menjadi perhatian jurnalis Radar CNN. Kegiatan tersebut disebut melibatkan sejumlah unsur instansi, di antaranya Bea Cukai Madura, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta TNI.
Keramaian di lokasi turut menarik perhatian pengguna jalan maupun jurnalis yang berada di lapangan. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, Kabiro Surabaya Radar CNN berupaya meminta penjelasan mengenai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk mempertanyakan surat perintah (sprin) kepada salah satu petugas Bea Cukai yang berada di lokasi.
Namun, menurut keterangan Kabiro Surabaya Radar CNN, upaya untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kegiatan tersebut belum mendapatkan jawaban yang jelas.
“Saya sebagai Kabiro Surabaya berupaya meminta penjelasan terkait dasar pelaksanaan razia, termasuk meminta ditunjukkan surat perintah. Namun, saya justru diarahkan ke sana kemari untuk mendapatkan keterangan. Kami datang sebagai jurnalis untuk menjalankan tugas dan meminta penjelasan secara baik-baik,” ujar Kabiro Surabaya Radar CNN.
Ia juga menyayangkan adanya informasi yang menyebut dirinya sebagai “oknum wartawan”.
“Kami sangat menyayangkan kalau sampai disebut oknum wartawan. Kami justru menunjukkan KTA dan surat tugas kepada para petugas serta meminta izin untuk melakukan peliputan. Seharusnya komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan secara terbuka dan profesional,” imbuhnya.
Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan kegiatan penertiban, khususnya terkait dasar hukum, kewenangan masing-masing instansi, serta surat perintah yang menjadi landasan kegiatan di lapangan.
Pimpinan Radar CNN, Abah Edy Macan, turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, apabila kegiatan tersebut merupakan operasi resmi yang memiliki dasar hukum dan surat perintah, maka penjelasan kepada masyarakat maupun jurnalis merupakan bagian penting dari transparansi publik.
“Kalau memang kegiatan ini resmi dan memiliki dasar hukum serta surat perintah, tentu masyarakat maupun jurnalis berhak mendapatkan penjelasan yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Edy Macan.
Edy Macan juga mempertanyakan sejauh mana koordinasi kegiatan tersebut dengan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kepolisian Republik Indonesia di wilayah setempat.
Menurutnya, apabila kegiatan penertiban membutuhkan unsur pengamanan maupun penegakan hukum, koordinasi dengan kepolisian perlu dilakukan sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan, baik dengan Polsek, Polres, maupun Polda Jawa Timur.
“Ini bukan dimaksudkan untuk menghambat kegiatan penertiban. Justru kami mendorong agar setiap kegiatan yang melibatkan aparat maupun instansi terkait berjalan secara transparan, terukur, profesional, dan sesuai prosedur,” tegasnya.
Radar CNN menilai klarifikasi dari instansi terkait diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat, termasuk mengenai tujuan razia, instansi yang terlibat, kewenangan masing-masing pihak, serta surat perintah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
“Kami meminta pimpinan seluruh instansi terkait memberikan klarifikasi secara terbuka dan melakukan evaluasi apabila ditemukan adanya tindakan atau komunikasi di lapangan yang tidak sesuai prosedur,” pungkas Edy Macan.
Hingga berita ini ditulis, Radar CNN masih mendorong pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan resmi mengenai pelaksanaan razia gabungan tersebut.
Redaksi: Team Radar CNN
Posting Komentar