SIDOARJO Radar CNN Online— Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 80 desa wilayah Sidoarjo tahun ini mulai mendapat sorotan tajam. Salah satu perhatian serius tertuju pada Pilkades di Desa Jumput Rejo, yang dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi serta diwarnai isu ketidaknetralan panitia penyelenggara.
Sorotan tersebut dilayangkan oleh Suryanto, seorang penggiat kontrol sosial sekaligus penggerak Gerakan Masyarakat Peduli Pilkades Damai dan Anti Money Politik. Berdasarkan hasil pantauan timnya di lapangan, wilayah Jumput Rejo masuk dalam peta rawan konflik dan kecurangan.
"Pilkades di 80 desa ini tentu kita harapkan berjalan damai. Namun, khusus di Jumput Rejo, kami melihat ada potensi kerawanan yang cukup tinggi," ujar Suryanto saat ditemui, Sabtu (23/5/2026).
Selain kerawanan wilayah secara umum, Suryanto secara khusus menekankan pentingnya netralitas dan profesionalitas panitia dalam setiap tahapan Pilkades. Menurutnya, sikap independen penyelenggara adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi hasil pemilihan.
"Penyelenggara harus netral. Itu prinsip fundamental agar masyarakat yakin bahwa proses demokrasi ini berlangsung jujur dan adil," tegasnya.
Sayangnya, prinsip tersebut diduga kuat belum berjalan optimal di Jumput Rejo. Suryanto mengungkapkan bahwa tim pemantau di lapangan telah menemukan indikasi awal mengenai sikap panitia yang cenderung memihak.
"Menurut pemantauan kami, penyelenggara di Jumput Rejo ini terkesan agak berat sebelah," ungkap Suryanto.
Meski belum membeberkan secara detail bentuk pelanggaran yang dimaksud, ia menegaskan bahwa pihaknya terus bergerak aktif mengumpulkan data autentik serta menampung aduan dari warga setempat terkait dugaan ketidaknetralan tersebut.
Merespons temuan ini, Suryanto mendesak pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga aparat penegak hukum terkait untuk segera turun tangan melakukan pengecekan dan klarifikasi di lapangan. Langkah preventif ini dinilai krusial agar dugaan pelanggaran tidak berlarut-larut dan memicu konflik yang lebih besar.
“Ini adalah pesta demokrasi di tingkat desa. Jangan sampai kesucian proses ini tercoreng hanya karena ulah oknum atau keputusan panitia yang tidak adil. Harapan kami, Pilkades dapat berjalan bersih, damai, dan tetap mengedepankan kepentingan warga,” pungkasnya.
Redaksi:Team
Editor:Agl
Posting Komentar