MAKASSAR Radar CNN Online– Rencana Pemerintah Kota Makassar untuk menata dan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Pasar Kalimbu, Jalan Veteran Utara, mendapat perlawanan sengit. Ratusan pedagang yang tergabung dalam Aliansi PK5 menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Jumat (22/5/2026) dini hari sekitar pukul 01.15 WITA.
Aksi ini dipicu oleh penolakan para pedagang terhadap rencana pemindahan lapak jualan mereka ke Terminal Malengkeri. Rencana relokasi ini dinilai sepihak dan kurang koordinasi, sehingga memantik protes dari massa yang bersikeras mempertahankan lahan dagang yang telah mereka tempati selama puluhan tahun.
Dalam aksinya, massa melakukan longmarch sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Kami Aliansi PK5 Menolak Relokasi." Pekikan takbir dan yel-yel tuntutan seperti “Jangan tindas rakyat kecil!” dan “Kami hanya cari rezeki halal untuk keluarga!” terus menggema di sepanjang jalan.
Massa juga sempat berorasi menggunakan pengeras suara menanyakan keberadaan Ketua LPM, Lurah, dan Camat setempat untuk berdiskusi. Di tengah situasi tersebut, Lurah Gaddong, Rahmawaty Mattayang, yang hadir didampingi perangkat RT/RW, Linmas, serta Bhabinkamtibmas, langsung turun tangan. Meski sempat diwarnai perdebatan sengit, Lurah Gaddong dengan sikap tenang berhasil memberikan pemahaman logis terkait regulasi yang berlaku kepada para pedagang.
Sementara itu, aparat keamanan dari Polsek Bontoala dan Koramil sibuk mengarahkan dan menenangkan massa yang sempat menumpuk di perempatan Jalan Gunung Bawakaraeng dan Jalan Veteran Utara, yang mengakibatkan arus lalu lintas menjelang subuh tersebut terganggu.
Bhabinkamtibmas Kelurahan Wajo Baru, Aiptu Wiwin Nur, menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. "Kami mengimbau kepada para pedagang, silakan menyampaikan aspirasi dan berorasi, tetapi jangan sampai melampaui batas dengan melakukan pembakaran atau perusakan. Kami akan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindakan anarkis," ujar Aiptu Wiwin.
Di lokasi yang sama, Lurah Gaddong Rahmawaty Mattayang menjelaskan bahwa sosialisasi dan imbauan secara persuasif sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Bahkan, pihak kelurahan telah melayangkan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali.
"Penataan ini adalah arahan dan perintah langsung dari Bapak Wali Kota Makassar melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Sekda Kota Makassar. Pemerintah sudah memfasilitasi dan membenahi Terminal Malengkeri agar layak digunakan untuk berjualan. Kami melakukan ini demi kebaikan bersama agar Kota Makassar lebih bersih, nyaman, tertib, dan bebas dari kemacetan," jelas Rahmawaty.
Di sisi lain, perwakilan Aliansi PK5 menyatakan bahwa pada dasarnya mereka selalu mendukung program pemerintah. Namun untuk relokasi kali ini, mereka menolak keras karena dinilai hanya akan membawa kerugian besar bagi pedagang.
"Kami hanya butuh pembeli agar jualan kami laku. Sementara Terminal Malengkeri itu sepi pengunjung, sudah pasti kami rugi. Kami berharap pemerintah bisa lebih bijak memberikan ruang dan waktu, karena kami masih memiliki banyak tanggungan keluarga dan biaya hidup sehari-hari," keluh salah satu perwakilan pedagang.
Di saat yang bersamaan, operasi gabungan yang terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan PD Pasar Raya juga menggelar sweeping di Jalan Gunung Bawakaraeng. Petugas berupaya menghalau mobil-mobil pick-up bermuatan barang dagangan dari luar daerah agar tidak masuk ke kawasan Jalan Veteran Utara.
Setelah berlangsung selama kurang lebih tiga jam, petugas gabungan perlahan membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Namun tak lama setelah petugas pergi, para pedagang kembali menggelar lapak dan berjualan seperti biasa di sepanjang Jalan Veteran Utara.
Kondisi ini memicu beragam tanggapan dari masyarakat sekitar. Banyak warga menilai operasi penertiban dini hari tersebut berjalan tidak maksimal, sia-sia, dan terkesan membuang waktu karena tidak memberikan efek jera. Masyarakat berharap Pemerintah Kota Makassar dapat duduk bersama kembali dengan para pedagang untuk mematangkan konsep dan solusi yang lebih komprehensif sebelum melanjutkan proses penertiban ke depan.
Posting Komentar