Gresik, Radar CNN Online – Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di Desa Sekar Putih, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, hingga kini belum mendapatkan kejelasan pasca pembongkaran oleh pemerintah desa setempat. TPS yang dibangun sekitar tiga tahun lalu diduga menelan anggaran ratusan juta rupiah ini kini dibiarkan tanpa penanganan dan rencana pembangunan ulang.
Alasan pemdes membongkar TPS tersebut karena menumpuknya sampah hampir setinggi satu meter yang menimbulkan bau menyengat. Namun, sejak awal pembangunan hingga tiga tahun berdiri, warga menilai tidak ada perhatian serius dari pihak desa untuk mengelola TPS secara optimal.
Sejumlah warga menyayangkan langkah pemdes yang langsung membongkar TPS tanpa terlebih dahulu menyosialisasikan rencana tersebut atau mengajak masyarakat berdiskusi mencari solusi terbaik.
“Semestinya pembangunan TPS yang menelan dana besar tidak langsung dibongkar tanpa penyelesaian, apalagi tanpa melibatkan masyarakat maupun tokoh setempat,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga mempertanyakan lokasi TPS yang sangat dekat dengan UPT SD, Balai Desa, serta sumber air minum PAMSIMAS warga. Menurut mereka, seharusnya transparansi dilakukan sejak awal pembangunan karena banyak potensi penolakan dari masyarakat terkait lokasi yang rawan menimbulkan dampak lingkungan.
Tidak hanya itu, proses pembongkaran TPS sempat menimbulkan kontroversi hingga salah satu warga dilaporkan oleh pemerintah desa dengan dugaan pencemaran nama baik, setelah insiden ini sempat viral di media sosial.
Pemdes Sekar Putih sempat menjanjikan pembangunan ulang TPS, namun hingga berita ini diterbitkan janji tersebut belum terealisasi. Kondisi ini memunculkan kekecewaan warga karena proyek yang seharusnya menjadi solusi justru menimbulkan masalah baru.
Warga menilai, kegagalan pengelolaan TPS ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap petugas kebersihan dan kurang maksimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pemantauan berkala.
“Kurangnya pengawasan menyebabkan proyek sebesar ini tidak berjalan efektif. Petugas desa dan Dinas Lingkungan Hidup seharusnya lebih proaktif memastikan pelayanan sampah di tingkat desa berjalan baik,” kata seorang warga lainnya.
Kasus ini menjadi contoh program pemerintah yang gagal karena minim koordinasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat, sehingga berdampak pada pelayanan publik dan lingkungan. Warga berharap pemerintah desa segera memberikan solusi nyata, termasuk pembangunan ulang TPS di lokasi yang aman dan sesuai standar lingkungan.
Posting Komentar