Bangkalan, Radar CNN Online – Dewan Pimpinan Daerah Barisan Nasional Pemuda Madura (DPD BNPM) Kabupaten Bangkalan menyoroti serius legalitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Hal ini mencuat setelah DPD BNPM melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan terkait perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinkes Bangkalan, Yuyun, bersama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr. Yulia, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa dari total sekitar 160 unit SPPG di Bangkalan, baru sekitar 80 unit yang telah mengantongi SLHS. Sementara itu, sebagian unit lainnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan, bahkan ada yang belum memiliki izin sama sekali.
DPD BNPM Bangkalan mendesak percepatan proses perizinan dan pemenuhan standar kelayakan bagi seluruh SPPG. Mereka menilai hal ini penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
“Ini menyangkut kesehatan masyarakat. Kami mendorong agar seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegas perwakilan DPD BNPM.
Menanggapi hal tersebut, Dinkes Bangkalan menjelaskan bahwa proses penerbitan SLHS tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui sejumlah tahapan ketat. Di antaranya meliputi bimbingan teknis (bimtek) bagi pengelola, uji air melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), serta uji kebersihan lingkungan dan makanan.
Selain itu, untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), setiap SPPG wajib berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna memastikan standar lingkungan terpenuhi.
Terkait adanya SPPG yang tetap beroperasi meskipun belum memiliki SLHS, dr. Yulia menjelaskan bahwa pengawasan operasional dapur kini menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Dinkes memiliki batasan pada aspek regulasi teknis kesehatan.
“Operasional dapur yang berjalan tanpa SLHS tersebut sudah masuk dalam kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Dinkes memiliki batasan pada regulasi teknis kesehatannya,” jelasnya.
Selain membahas SPPG, DPD BNPM juga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan pelayanan di puskesmas di seluruh wilayah Bangkalan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Posting Komentar