BANGKALAN Radar CNN Online– Pernyataan kontroversial Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan, Abdul Munib, dalam forum resmi Konferensi Kerja Kabupaten (KONKAB) masa bakti XXIII tahun 2026, terus menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Ucapan yang dinilai menyudutkan tersebut memicu reaksi keras dari aktivis, organisasi masyarakat (ormas), hingga insan pers.
Dalam forum resmi tersebut, Abdul Munib disinyalir melontarkan pernyataan yang menyamakan keberadaan kontrol sosial dengan gangguan. “Karena memang penyakitnya kepala sekolah dan guru, khususnya di Bangkalan ini, tidak terlepas dari media dan LSM,” demikian potongan kalimat yang memicu polemik tersebut.
Ucapan itu dinilai berbahaya karena berpotensi menciptakan stigma negatif secara masif terhadap profesi wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di wilayah Bangkalan.
Kritik awal datang dari Ketua Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB), Taufik. Ia menilai pernyataan tersebut sangat tidak bijak karena disampaikan secara general tanpa menyebut adanya oknum tertentu. Akibatnya, ucapan itu seolah-olah menghakimi seluruh institusi media dan LSM secara keseluruhan.
Senada dengan Taufik, kecaman keras juga datang dari Ketua Fast Respon Indonesia Center DPW Jawa Timur, Imam Arifin. Ia menegaskan bahwa pernyataan Ketua PGRI tersebut telah mencederai kehormatan profesi pers yang dilindungi undang-undang sebagai salah satu pilar demokrasi dan fungsi kontrol sosial.
“Jika tidak ingin dikritik, jangan menjadi figur publik. Kritik dan kontrol sosial merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Jangan sampai media ataupun wartawan dijadikan kambing hitam secara umum tanpa dasar yang jelas,” tegas Imam Arifin dengan nada tinggi.
Imam menambahkan, kritik terhadap institusi pendidikan maupun pemerintahan adalah bentuk pengawasan publik yang sah dari media dan masyarakat sipil sepanjang dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, ia mendesak adanya klarifikasi segera dari pihak PGRI. Jika diabaikan, pihaknya siap mengambil langkah yang lebih tegas.
“Fast Respon Indonesia Center DPW Jatim menyikapi persoalan ini secara serius. Kami membuka opsi untuk melakukan aksi penyampaian pendapat secara terbuka (demonstrasi) jika diperlukan, demi membela marwah profesi media dan wartawan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, gelombang desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil terus menguat, menuntut Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka guna meredam polemik serta menjaga sinergitas antara dunia pendidikan, media, dan masyarakat.
Redaksi:Aziz
Editor:Agl
Posting Komentar