Yogyakarta, Radar CNN Online - Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) menyoroti sejumlah persoalan ekonomi dan kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret dalam menjaga stabilitas rupiah, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta mengusut tuntas dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tegar menyampaikan bahwa persoalan kenaikan harga BBM tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi global, terutama pengaruh geopolitik internasional yang berdampak pada harga energi dunia. Namun, menurutnya, apabila alasan kenaikan harga BBM dikaitkan dengan kebutuhan impor dan transaksi energi menggunakan dolar Amerika Serikat, maka pemerintah harus terlebih dahulu memastikan fundamental ekonomi nasional, khususnya nilai tukar rupiah, berada dalam kondisi kuat.
“Jika alasan kenaikan BBM adalah faktor geopolitik global, maka konsekuensinya Indonesia harus memiliki mata uang yang kuat. Karena transaksi pembelian energi menggunakan dolar, perbedaan nilai tukar antara Rp17.000 dan Rp18.000 per dolar saja sudah memberikan dampak besar terhadap biaya yang harus ditanggung negara maupun masyarakat,” ujar Tegar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah serius untuk menjaga stabilitas rupiah. Sebab, melemahnya nilai tukar rupiah akan membuat harga barang dan kebutuhan masyarakat yang sudah tinggi menjadi semakin mahal.
“Pemerintah harus mampu menjaga rupiah agar stabil. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung beban akibat lemahnya mata uang nasional. Harga kebutuhan pokok, energi, dan sektor lainnya bisa semakin tertekan jika persoalan ini tidak segera ditangani,” tegasnya.
Selain itu, BEM PTNU DIY juga menolak kenaikan harga BBM, khususnya kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Menurut Tegar, kenaikan harga BBM non-subsidi dapat memicu masyarakat beralih kembali menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite. Hal tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya kelangkaan maupun penimbunan apabila tidak diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
“Selama ini banyak masyarakat sudah menggunakan Pertamax dan Pertamax Green karena selisih harga dengan Pertalite tidak terlalu jauh. Tetapi dengan adanya kenaikan harga, masyarakat tentu akan berpikir ulang dan sebagian bisa kembali beralih ke BBM subsidi. Pemerintah harus menghitung dampak sosial dan ekonominya secara matang,” katanya.
Di sisi lain, BEM PTNU DIY juga menyoroti dugaan persoalan dalam pelaksanaan program MBG. Menanggapi polemik yang muncul di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Tegar mengkritisi bahwa program yang sejak awal ditujukan untuk pemenuhan gizi anak-anak jangan sampai justru menjadi ruang keuntungan bagi kelompok tertentu.
“Ternyata laparnya orang-orang kaya dalam episode MBG ini, jauh lebih keras raungannya dibanding suara anak-anak yang dikatakan jadi tujuan utama. Akhirnya, kita memang patut bertanya ulang, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan,” ungkapnya.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan atau korupsi dalam program yang menggunakan anggaran publik, maka aparat penegak hukum harus bertindak secara transparan dan serius. Pemerintah tidak boleh membiarkan program yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak.
BEM PTNU DIY juga meminta agar dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi MBG segera diperiksa secara menyeluruh. Proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap nama-nama yang disebut dalam pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan 26 pihak dalam perkara tersebut.
“Usut tuntas semua pihak yang terlibat. Jangan sampai program yang menggunakan uang rakyat hanya berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi harus benar-benar menemukan siapa yang bertanggung jawab dan memastikan kerugian negara dipulihkan,” ujar Tegar.
BEM PTNU DIY menegaskan bahwa pemerintah harus kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Stabilitas ekonomi, harga energi yang terjangkau, serta pengelolaan program sosial yang bersih merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat.
“Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban dari kebijakan yang mentah. Terlebih, sampai saat ini tidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintah kepada rakyat dalam menjelaskan setiap kebijakan yang diambil.”
Posting Komentar