Rapor Merah IPM Pendidikan Bangkalan, LSM PAKIS Sodorkan 4 Solusi Taktis ke Disdik

 

BANGKALAN Radar CNN Online– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 tercatat sebesar 68,15. Berada dalam kategori sedang, capaian ini menempatkan Bangkalan di peringkat ke-37 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur—hanya unggul satu tingkat di atas Kabupaten Sampang. Laju pertumbuhannya pun dinilai stagnan, karena hanya naik 0,82 poin dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pendidikan menjadi batu sandungan utama yang menahan laju kenaikan IPM tersebut. Rapor merah ini terlihat dari dua indikator makro:

•  Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Warga Bangkalan baru mencapai 6,15 tahun.

•  Harapan Lama Sekolah (HLS): Baru menyentuh angka 12,09 tahun.

Kondisi ini menjadi bukti kuat bahwa program pembangunan pendidikan di daerah belum berjalan maksimal.

Merespons krisis tersebut, Ketua Umum LSM PAKIS, Abdurrahman Tohir, langsung bergerak menyodorkan formula solusi konkret kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Moch. Musleh Bahri, S.H., M.H.

“Data ini bukan sekadar angka, melainkan tamparan realitas di lapangan. Masyarakat tidak butuh formalitas komitmen hotline pengaduan atau selebaran yang indah di atas kertas. Kita butuh langkah nyata untuk mendongkrak Bangkalan dari urutan terbawah,” tegas Abdurrahman Tohir, Minggu (21/6/2026).

Untuk membenahi sengkarut pendidikan di Bangkalan, LSM PAKIS merinci empat poin strategis yang harus segera dieksekusi oleh Dinas Pendidikan:

1. Transparansi Ekstrim Pengelolaan Dana Pendidikan

•  Audit Terbuka: Melakukan pemeriksaan rutin dan transparan terhadap penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta program bantuan lainnya demi menutup celah penyelewengan.

• Akuntabilitas Publik: Mewajibkan sekolah dan kedinasan menerbitkan laporan penggunaan anggaran secara berkala yang mudah diakses masyarakat, bukan sekadar menjadi dokumen konsumsi internal.

2. Reformasi Akses Informasi dan Pelayanan

• Sinergi Tanpa Barikade: Menjadikan pedoman pelayanan sekolah sebagai instrumen untuk mempermudah, bukan membatasi ruang gerak informasi. Prosedur koordinasi bagi jurnalis dan lembaga pengawas sosial harus diperjelas agar tidak terkesan dibenturkan di lapangan.

• Optimalisasi Media Sosial: Mengubah fungsi akun media sosial resmi instansi menjadi kanal aduan warga yang interaktif dan responsif, bukan sekadar ruang pajang imbauan searah.

3. Pembenahan Mutu dan Stimulus Tenaga Pendidik

•  Solusi Krisis Kepemimpinan: Mengurai akar masalah keengganan guru untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian perlindungan hukum, bimbingan teknis, serta penghargaan (reward) yang layak.

• Peningkatan Kompetensi: Menggenjot kualitas pembinaan guru secara berkelanjutan agar berdampak linier terhadap kenaikan angka rata-rata lama sekolah dan mutu kelulusan siswa.

4. Membangun Kemitraan Kritis yang Sehat

•  Dinas Pendidikan diminta membuka diri dan menempatkan LSM, media, serta masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan. Setiap kritik harus dikelola sebagai bahan evaluasi konstruktif, bukan dipandang sebagai hambatan birokrasi.

“Jika empat formulasi ini dijalankan dengan komitmen penuh, perlahan namun pasti angka IPM dan indeks pendidikan Bangkalan akan merangkak naik. Jangan biarkan daerah ini terus-menerus nyaman di zona ketertinggalan,” pungkas Abdurrahman.

Redaksi:Zal

Editor:Agl