TANGERANG Radar CNN Online – Tim Investigasi Dewan Pimpinan Pusat Badan Independent Anti Suap Indonesia (DPP BIAS Indonesia) bersama awak media menemukan kejanggalan dalam proyek pembangunan turap di Perumahan Griya Permata Cisoka, Blok C RT 003/RW 008, Desa Cibugel, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.
Dalam peninjauan langsung di lokasi, tim menemukan sejumlah batang kayu tertanam dan ikut dicor di dalam konstruksi dinding penahan tanah tersebut. Temuan ini memicu dugaan kuat adanya praktik pengurangan kualitas pekerjaan yang berpotensi memangkas kekuatan dan usia pakai bangunan.
Padahal, turap memiliki fungsi krusial sebagai penahan struktur tanah demi mencegah longsor. Secara aturan, setiap tahapan konstruksi wajib tunduk pada spesifikasi teknis, gambar perencanaan, serta standar mutu ketat agar dapat memberikan rasa aman yang optimal bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan data di lapangan, proyek yang sedang berjalan ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang dan dikerjakan oleh CV. Berkah Hamas Jaya. Keberadaan material asing seperti kayu di dalam coran beton semen tentu melahirkan tanda tanya besar terkait pengawasan baku mutu proyek tersebut.
Saat tim investigasi mencoba melakukan klarifikasi di lokasi, tidak ada satu pun pelaksana maupun mandor proyek yang dapat ditemui. Upaya konfirmasi melalui nomor telepon seluler yang didapatkan dari pekerja di lapangan pun tidak mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.
Merespons temuan ini, Ketua Umum DPP BIAS Indonesia, Eky Amartin, menyatakan kekecewaan mendalam. Ia menegaskan bahwa proyek yang dibiayai dari uang rakyat tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan.
"Saya sangat mengecam jika dugaan pengurangan kualitas ini benar-benar disengaja. Proyek negara wajib patuh pada spesifikasi teknis. Temuan kayu di dalam struktur beton ini sangat fatal karena langsung berdampak pada daya tahan bangunan," ujar Eky tegas.
Eky mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang, dinas terkait, konsultan pengawas, hingga Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit teknis secara menyeluruh.
"Jangan sampai pajak yang dibayarkan rakyat menghasilkan infrastruktur yang rapuh dan membahayakan. Jika nanti terbukti ada penyimpangan spesifikasi, pengurangan volume, atau tindakan yang merugikan keuangan negara, kami meminta agar pihak kontraktor diproses hukum sesuai regulasi yang berlaku," tambahnya.
Sebagai bentuk partisipasi publik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, DPP BIAS Indonesia berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk menyiapkan laporan resmi ke instansi berwenang jika tidak ada perbaikan dari pihak pelaksana.
Posting Komentar