GRESIK Radar CNN Online– Demi menjaga kondusivitas dan meluruskan informasi yang beredar di masyarakat, Ketua Umum Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), Aris Gunawan, menggelar pertemuan khusus dengan Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya (AABJ), Miftah Zaini, S.Pd. Pertemuan ini difokuskan untuk mengklarifikasi aksi unjuk rasa di Kecamatan Wringinanom yang sempat menyeret nama organisasi AABJ.
Dalam kesempatan tersebut, Miftah Zaini memberikan pernyataan yang lugas dan tegas untuk menepis spekulasi yang ada.
"Aksi demonstrasi yang terjadi di Kecamatan Wringinanom sama sekali bukan atas instruksi atau arahan dari saya selaku Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya. Kami tidak pernah mengagendakan gerakan tersebut, terlebih jika sampai memicu kericuhan dan ketegangan di tengah masyarakat," ujar Miftah.
Lebih lanjut, Miftah juga memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran pengurus dan anggotanya di lapangan. Ia mengimbau agar seluruh elemen AABJ tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa yang tidak prosedural atau melanggar hukum. Menurutnya, segala bentuk dinamika sosial harus diselesaikan secara arif melalui jalur musyawarah yang bermartabat.
Mendengar komitmen dan klarifikasi langsung tersebut, Ketua Umum FPSR, Aris Gunawan, menyampaikan apresiasi yang mendalam. Ia menilai langkah taktis yang diambil Presiden AABJ sangat bijak dalam memelihara kredibilitas organisasi sekaligus menjaga ketertiban umum.
"Saya sangat berterima kasih atas ketegasan Bapak Miftah Zaini. Klarifikasi ini sangat krusial agar para anggota di akar rumput tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama untuk aksi yang tanpa persetujuan resmi pimpinan. Sikap ini adalah contoh konkret dalam menjaga keamanan bersama," ungkap Aris.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh rasa kekeluargaan ini menghasilkan kesepahaman penting. Kedua belah pihak bersepakat untuk:
- Mengutamakan komunikasi dan tabayun dalam menyikapi setiap dinamika di masyarakat.
- Tetap berkomitmen mengawal dan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur yang sah, konstruktif, dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Posting Komentar