LAMONGAN Radar CNN Online— Delapan puluh satu tahun sudah Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. Angka ini bukan sekadar deretan usia dalam kalender sejarah, melainkan momentum krusial untuk menakar ulang sejauh mana cita-cita luhur kemerdekaan telah diwujudkan dan dirasakan oleh seluruh rakyat secara berkeadilan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah gratis, melainkan buah dari perjuangan panjang yang dibayar tuntas dengan tetesan air mata dan tumpah darah para pahlawan.
Oleh karena itu, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada tahun 2026 ini hendaknya tidak terjebak dalam rutinitas seremonial belaka. Kemerdekaan jangan hanya dimaknai sebatas upacara bendera, panggung hiburan, atau pesta perlombaan di pelosok negeri. Lebih dari itu, momentum ini harus menjadi titik balik untuk meneladani semangat autentik para pendiri bangsa: menghadirkan rasa aman serta kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam meletakkan fondasi berbangsa, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi membangun negeri sesuai perannya. Namun di sisi lain, negara memikul tanggung jawab konstitusional yang mutlak. Pemerintah wajib menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, di mana setiap arah kebijakan harus murni berpijak pada kepentingan umum dan berpihak secara nyata kepada rakyat.
Capaian program pemerintah tidak boleh sekadar menjadi ornamen manis yang digemakan di panggung-panggung orasi maupun pidato politik. Keberhasilan pembangunan harus berdampak langsung dan dirasakan hingga lapisan masyarakat paling bawah:
- Layanan Kesehatan: Jaminan pengobatan gratis secara nyata bagi warga tidak mampu.
- Pendidikan: Akses pendidikan berkualitas 12 tahun yang merata dan benar-benar terwujud secara riil, bukan sekadar jargon semu tanpa makna.
Di samping pemenuhan hak ekonomi dan sosial, alam kemerdekaan juga menuntut adanya jaminan atas kebebasan bersuara. Negara wajib melindungi hak warga negara dalam menyampaikan kritik yang konstruktif.
Pembungkaman terhadap suara kritis bukanlah solusi, melainkan tindakan kontraproduktif yang berpotensi melahirkan "bom waktu" sosial. Hal ini justru dapat menghambat laju percepatan pembangunan menuju Indonesia Maju dan cita-cita besar mewujudkan Indonesia Emas.
Semoga peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 ini benar-benar menjadi titik pijak berharga bagi negara untuk merealisasikan pemerataan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke.
Redaksi: Sutopo - (Ketua DPC Partai Nasdem Lamongan)
Posting Komentar