BANGKALAN, Radar CNN Online — Warga di wilayah Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, menyampaikan keluhan terkait pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keluhan tersebut mencakup temuan ulat dalam makanan yang diperuntukkan bagi balita serta persoalan pembayaran upah kader yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang dipahami oleh pihak kader.
Temuan ulat dalam makanan MBG tersebut disebut terjadi pada Rabu, 12 Agustus 2026, dalam paket makanan yang diberikan untuk balita di wilayah Keleyan Socah 005. Temuan itu kemudian disampaikan dan dikonfirmasikan kepada pihak pengelola atau instansi terkait.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola disebut belum memberikan tanggapan atau penjelasan resmi mengenai temuan tersebut.
Selain persoalan kualitas makanan, keluhan juga datang dari pihak kader mengenai pembayaran upah. Salah seorang kader menyampaikan bahwa dirinya seharusnya menerima upah sebesar Rp1.000 per ompreng, namun dalam praktiknya hanya dibayarkan Rp500 per ompreng.
Menurut keterangan kader, pengurangan tersebut disebut dengan alasan adanya pemotongan untuk biaya keamanan. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari pihak kader mengenai dasar dan mekanisme pemotongan upah tersebut.
Kader juga mempertanyakan mengapa pemotongan hanya diberlakukan terhadap upah tertentu, sementara terdapat komponen tenaga kerja lain yang memperoleh pembayaran berbeda. Kader berharap pengelola dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pekerja.
“Kalau memang ada pemotongan untuk biaya keamanan, kami berharap dijelaskan secara transparan. Jangan sampai muncul pertanyaan karena tidak ada penjelasan yang jelas,” ujar salah seorang kader.
Keluhan tersebut menjadi perhatian warga karena menyangkut dua hal penting, yakni kualitas makanan yang diberikan kepada balita serta transparansi pengelolaan tenaga kerja dalam program MBG.
Warga berharap pihak pengelola segera melakukan evaluasi terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan, termasuk memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, serta kelayakan makanan sebelum diberikan kepada penerima manfaat.
Mengenai dugaan adanya pihak yang menjadi perantara atau “calo” dalam persoalan upah, hal tersebut masih sebatas asumsi dan keluhan warga sehingga perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta klarifikasi dari pihak pengelola. Warga meminta agar setiap dugaan dapat ditelusuri secara transparan dan tidak langsung ditujukan kepada pihak tertentu tanpa bukti.
Masyarakat juga berharap pihak pengelola maupun instansi yang berwenang dapat memberikan ruang pengaduan yang jelas sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan sesuai prosedur.
“Warga berharap lembaga MBG bisa lebih bijak dan bertanggung jawab atas setiap persoalan yang terjadi. Kalau memang ada kesalahan, sebaiknya segera diperbaiki dan dievaluasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ungkap warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola MBG yang disebut dalam keluhan tersebut belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan ulat dalam makanan maupun persoalan pembayaran upah kader.
Redaksi: Rahmad
Posting Komentar