SURABAYA Radar CNN Online— Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pengurusan sertifikat tanah mencuat di Surabaya, Jawa Timur. Merasa dirugikan hingga puluhan juta rupiah, sejumlah korban berencana dan siap menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan.
Salah satu korban yang telah bersuara adalah Laspari (68), warga Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini turut menyeret seorang pria berinisial Ariadi (39), warga Jalan Anggrek, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Modus yang dijalankan pelaku tergolong klasik namun merugikan. Pelaku menjanjikan pengurusan surat-surat dan sertifikat tanah dapat rampung dalam kurun waktu 3 hingga 12 bulan. Para korban pun teah menyerahkan sejumlah uang tunai beserta dokumen penting yang menjadi persyaratan. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, proses tersebut tidak menunjukkan kejelasan apa pun.
"Setelah lewat waktu yang dijanjikan, tidak ada kepastian. Dokumen tidak jelas, uang yang sudah diserahkan juga tidak ada kejelasan penggunaannya," ungkap Laspari kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Kerugian finansial akibat dugaan penipuan ini pun tidak sedikit. Sejauh ini, satu orang korban mengklaim mengalami kerugian hingga Rp 96 juta. Angka tersebut diperkirakan masih bisa bertambah, mengingat ada informasi lain yang menyebutkan total kerugian dari pihak korban lainnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Dalam upaya mencari titik terang dan meminta pertanggungjawaban, para korban sempat mendatangi sebuah kantor yang berlokasi di kawasan Jalan Ketintang Baru II, Surabaya. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta klarifikasi langsung terkait mandeknya pengurusan sertifikat tersebut. Meski demikian, keterkaitan antara kantor tersebut dengan aktivitas pengurusan sertifikat yang dipersoalkan masih memerlukan penyelidikan dan penjelasan lebih lanjut.
Karena merasa terus-menerus diberi janji palsu dan tidak melihat adanya iktikad baik dari pihak terlapor, para korban akhirnya bulat memutuskan untuk menempuh jalur hukum secara resmi.
"Langkah hukum ini kami tempuh untuk mendapatkan kepastian. Kami sudah cukup capek dibohongi terus," tegas salah satu korban.
Para korban berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan yang akan dilayangkan. Mereka meminta kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini secara menyeluruh, mulai dari menelusuri aliran dana, keberadaan dokumen asli milik korban, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan tersebut.
Redaksi:Amsory
Posting Komentar