Kalapas Lamongan Bantah Tuduhan Pungli dan Fasilitas Mewah, Tegaskan Seluruh Layanan Gratis


LAMONGAN, Radar CNN Online –  Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan, Andi Hasyim, A.Md.IP., S.H., M.M., secara tegas membantah pemberitaan yang beredar terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan kunjungan serta tudingan adanya fasilitas mewah di dalam Lapas Lamongan.

Melalui klarifikasi resmi tertanggal Rabu, 11 November 2026, pukul 14.00 WIB, Kalapas Lamongan menegaskan bahwa seluruh pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan dilaksanakan secara gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.

Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan salah satu media online yang mengangkat dugaan pungli sebesar Rp. 150.000 dalam layanan kunjungan serta tudingan adanya fasilitas mewah di dalam lingkungan Lapas Lamongan.

Dalam keterangannya, Andi Hasyim menegaskan bahwa seluruh layanan di Lapas Lamongan, mulai dari layanan kunjungan, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), hingga layanan kesehatan, diberikan secara gratis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Kami membantah adanya pungli dan Lapas mewah. Seluruh layanan di Lapas Lamongan, mulai dari kunjungan, layanan PB/CB, hingga layanan kesehatan, gratis dan tidak dipungut biaya apa pun sesuai SOP," demikian penegasan dalam klarifikasi resmi Kalapas Lamongan.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan komitmen terhadap transparansi pelayanan publik, pihak Lapas Lamongan mempersilakan media maupun masyarakat untuk melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi di lapangan.

Pengecekan tersebut dapat dilakukan melalui layanan kunjungan, blok hunian, hingga wawancara secara acak dengan warga binaan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pelayanan dan kehidupan di dalam Lapas.

Pihak Lapas menegaskan tidak keberatan apabila dilakukan pemeriksaan dan kroscek secara langsung sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Andi Hasyim juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun apabila terbukti melakukan praktik pungutan liar.

Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan pungli dipersilakan melaporkan kejadian tersebut melalui nomor pengaduan resmi Lapas Lamongan di nomor hp : 08113405959 dengan menyertakan bukti pendukung, identitas pihak yang dilaporkan, serta waktu kejadian.

Pihak Lapas juga menegaskan bahwa identitas pelapor akan dilindungi dan dirahasiakan 100 persen.

Dalam poin berikutnya, pihak Lapas Lamongan turut memberikan penjelasan mengenai kronologi komunikasi antara media yang menerbitkan pemberitaan dengan Tim Humas Lapas Lamongan.

Menurut klarifikasi resmi tersebut, pemberitaan pertama telah dipublikasikan pada 10 November 2026, sebelum adanya proses klarifikasi dari pihak media kepada Lapas Lamongan.

Selanjutnya, pada 11 November 2026 pukul 12.10 WIB, awak media yang bersangkutan melakukan klarifikasi kepada Tim Humas Lapas Lamongan. Dalam komunikasi tersebut, pihak Lapas telah memberikan jawaban sebagaimana disampaikan dalam poin-poin klarifikasi mengenai layanan gratis, keterbukaan pengecekan lapangan, dan mekanisme pengaduan.

Namun, menurut keterangan Lapas, pada pukul 12.43 WIB media tersebut kembali menerbitkan pemberitaan kedua dengan tanggal publikasi yang tercantum 10 November 2026. Pihak Lapas menilai narasi dalam pemberitaan kedua tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan keterangan yang telah disampaikan oleh Tim Humas.

Atas hal tersebut, pihak Lapas Lamongan menyampaikan keberatan dan meminta agar pemberitaan mengenai institusinya tetap mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, serta keberimbangan informasi.

Menutup klarifikasinya, Kalapas Lamongan menegaskan komitmen institusinya untuk terus menjaga lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

"Kami berkomitmen menjaga Lapas Lamongan tetap BERSIH, AMAN, dan BEBAS dari pungli," tegasnya dalam pernyataan resmi.

Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat sekaligus menjadi ruang bagi semua pihak untuk mengedepankan fakta, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi setiap dugaan pelanggaran. 

Redaksi: Adji

0/Post a Comment/Comments