JAKARTA Radar CNN Online– Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat ini tengah berada dalam sorotan publik menyusul langkah berani Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budi Utama, dalam membongkar praktik korupsi sistemik yang telah mengakar selama puluhan tahun. Di tengah tekanan besar, Djaka Budi muncul sebagai sosok yang berkomitmen penuh untuk melakukan pembersihan internal, meski taruhannya adalah jabatan, bahkan keselamatan dirinya sendiri.
Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar kepada Djaka Budi Utama untuk menuntaskan akar permasalahan di tubuh institusi tersebut. Sebagai mantan prajurit, Djaka dikenal dengan karakter yang lurus, tegas, dan tanpa kompromi. Sejak dilantik, ia melakukan perubahan drastis dengan menindak tegas oknum di seluruh lapisan, mulai dari pejabat eselon atas, penyidik, hingga petugas lapangan yang selama ini merasa kebal hukum karena berlindung di balik nama besar pejabat tinggi negara.
Menurut Dewan Pendiri Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK), Hilman Firmansyah, tindakan tegas Djaka Budi telah membuat lingkaran korupsi lama merasa terancam.
"Ratusan oknum Bea dan Cukai yang bermasalah telah dicopot, dipindahkan, hingga ditetapkan sebagai tersangka. Inilah yang memicu serangan balik berupa fitnah dan tekanan besar kepada beliau," ujar Hilman pada Rabu (8/7/2026).
Namun, Djaka Budi tidak bergeming. Ia justru memperkuat pengumpulan bukti yang berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 12 pengusaha logistik besar di Tanjung Priok akhir Mei lalu. Menariknya, para pengusaha yang ditangkap tersebut justru membongkar fakta bahwa mereka selama ini menjadi korban pemerasan sistematis oleh oknum penyidik internal, di mana mereka dipaksa menyetor "uang tenang" mulai dari Rp25 juta hingga Rp150 juta per bulan.
Berdasarkan data yang diserahkan Djaka Budi ke pihak Istana, jaringan korupsi ini beroperasi sangat rapi dan terstruktur di empat sektor utama, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun per tahun:
- Sektor Impor Industri: Manipulasi klasifikasi barang kena pajak tinggi menjadi barang murah, dengan pemotongan bea masuk hingga 90%.
- Sektor Cukai: Peredaran pita cukai palsu serta pengurangan jumlah cukai rokok dan minuman beralkohol.
- Sektor Ekspor Strategis: Ekspor kayu, hasil tambang, dan minyak sawit yang dilakukan tanpa izin resmi.
- Penindakan Hukum: Praktik suap untuk menutup kasus pelanggaran atau melindungi pelaku kejahatan.
Jaringan ini diduga melibatkan oknum penegak hukum berpangkat Kompol yang memiliki kedekatan dengan petinggi negara, sehingga mampu memonopoli arus impor-ekspor nasional selama dua tahun terakhir.
Langkah Djaka Budi Utama kini menjadi titik balik bagi reformasi birokrasi di Indonesia. GERTAK secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti data tersebut dan menyeret siapa pun yang terlibat, termasuk para penerima setoran dari pengusaha forwarder selama ini.
"Negara tidak akan membiarkan orang yang jujur dan berani bekerja sendirian. Kami mendukung penuh pembersihan institusi ini sampai tuntas agar tercipta keadilan bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat," tutup Hilman.
Redaksi:Aziz
Posting Komentar