Lamongan, Radar CNN Online – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan, Selasa (7/7/2026)
Massa mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya skema distribusi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah menutup operasional dapur SPPG dalam pelaksanaan MBG dan menggantinya dengan sistem yang dinilai lebih efektif melalui kantin sekolah maupun pemberian voucher kepada siswa penerima manfaat ( SPM )
Koordinator aksi dalam orasinya menyatakan kedatangan mereka bukan untuk menciptakan kericuhan, melainkan menyampaikan aspirasi masyarakat agar pelaksanaan MBG benar-benar memberikan manfaat yang optimal.
Menurut mereka, pelaksanaan MBG melalui dapur SPPG dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari besarnya anggaran yang dibutuhkan, distribusi makanan yang dianggap kurang efektif, hingga minimnya keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar sekolah.
ABJ mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan peran kantin sekolah dan menggandeng pedagang makanan di sekitar sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Melalui mekanisme tersebut, siswa penerima manfaat cukup menerima voucher MBG yang dapat ditukarkan kepada pedagang yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
Massa menilai skema tersebut tidak hanya memastikan siswa tetap memperoleh makanan bergizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal, memberdayakan UMKM, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Selain meminta perubahan mekanisme pelaksanaan MBG, demonstran juga mendesak agar hasil efisiensi anggaran dari evaluasi program dialihkan untuk sektor pendidikan. Mereka mengusulkan agar pemerintah memperluas akses pendidikan gratis hingga perguruan tinggi serta menambah kuota dan cakupan bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa dokumen berisi tuntutan yang rencananya akan dimintakan tanda tangan pimpinan dan seluruh anggota DPRD kab Lamongan serta Bupati Lamongan sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi masyarakat. Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia.
Namun, upaya massa untuk bertemu langsung dengan pimpinan maupun anggota DPRD Lamongan tidak terlaksana karena seluruh pimpinan dan anggota dewan sedang menjalankan kunjungan kerja ke luar daerah.
Aspirasi demonstran akhirnya diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Lamongan. Dalam dialog bersama perwakilan ABJ , Nalikan menyatakan pemerintah daerah menerima dan menghargai seluruh aspirasi yang disampaikan.
Ia menyebut berbagai masukan tersebut merupakan harapan masyarakat agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan dapat berjalan lebih baik, lebih efektif, dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Redaksi: Team
Posting Komentar