PASURUAN, Radar CNN Online – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan menggelar Konsultasi Publik dalam rangka reidentifikasi High Conservation Value (HCV) atau Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan wisata Tanaria Park, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Cabang Dinas Kehutanan Lumajang dan Nganjuk, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, UPT Tahura Soerjo, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, pemerhati lingkungan dari Cempaka Foundation, organisasi masyarakat Formasy Praja Nusantara (FPN), serta unsur Forkopimcam dan sejumlah kepala desa di Kecamatan Gondang dan Trawas, Kabupaten Mojokerto, serta Kecamatan Prigen dan Tosari, Kabupaten Pasuruan.
Selain itu, kegiatan tersebut turut dihadiri Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) wilayah KPH Pasuruan serta perwakilan media daring dari wilayah Pasuruan dan Malang.
Administratur KPH Pasuruan, Munawar Sukowati, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara Perum Perhutani dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, khususnya melalui kegiatan reidentifikasi HCV atau NKT.
Menurutnya, Nilai Konservasi Tinggi merupakan nilai biologis, ekologis, sosial, maupun budaya yang memiliki kepentingan luar biasa. Nilai tersebut tidak hanya berkaitan dengan hutan yang masih alami, tetapi juga mencakup habitat satwa, ekosistem penting, sumber air, jasa ekosistem, sumber pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hingga situs budaya dan religi.
Reidentifikasi HCV bertujuan mengetahui nilai-nilai penting yang terdapat di kawasan hutan, potensi ancaman yang dihadapi, serta tindakan pengelolaan yang diperlukan agar nilai konservasi tersebut tetap terjaga.
Munawar menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman yang sama, membangun sinergi, dan berkolaborasi dalam menjaga kawasan HCV karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.
Ia menjelaskan, konsultasi publik tersebut juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai HCV/NKT dan nilai penting yang terdapat di kawasan hutan, mengidentifikasi potensi nilai biologis, ekologis, sosial, dan budaya, menggali informasi lokal dari masyarakat serta pemangku kepentingan, mengidentifikasi ancaman terhadap nilai konservasi, dan membangun kesepahaman mengenai pengelolaan serta pemantauan HCV/NKT.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan kawasan hutan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah identifikasi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sumber air minum dan sanitasi, sumber pangan dan protein, tanaman obat, serta sumber daya lain yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan.
Sementara itu, mewakili Kepala Cabang Dinas Kehutanan Nganjuk, Suminta menyampaikan bahwa peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam mendukung perlindungan kawasan hutan dan keberlanjutan nilai konservasi.
Ia berharap masyarakat dapat memberikan informasi mengenai keberadaan satwa, tumbuhan, mata air, sungai, sumber daya alam, serta situs budaya yang terdapat di kawasan hutan. Masyarakat juga diharapkan turut melaporkan perubahan kondisi kawasan, kebakaran, perburuan, pencemaran, maupun kerusakan lingkungan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon, perlindungan mata air, pemeliharaan kawasan sempadan, pencegahan kebakaran hutan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.
Ketua LMDH Bumi Lestari Mulyorejo, Kasiman, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi HCV/NKT di kawasan hutan KPH Pasuruan. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai nilai konservasi tinggi sekaligus peran dan tanggung jawab LMDH dalam mendukung pelestarian hutan.
Kasiman menjelaskan bahwa LMDH selama ini telah berupaya menjaga mata air di sejumlah titik serta membuat percontohan kawasan konservasi tinggi. Ia berharap upaya tersebut dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan Perum Perhutani dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Kami siap meningkatkan peran serta LMDH dalam mendukung program Perhutani untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan serta mengembangkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai HCV/NKT dan nilai penting hutan lainnya,” ungkapnya.
Dalam sesi diskusi, Ketua Umum organisasi masyarakat Formasy Praja Nusantara (FPN), Dodik Purwoko, menyampaikan terima kasih kepada Administratur KPH Pasuruan, Munawar Sukowati, atas undangan serta penjelasan yang disampaikan secara terperinci mengenai Nilai Konservasi Tinggi, mulai dari NKT 1 hingga NKT 6.
Dodik juga mengapresiasi kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan kehutanan dari wilayah Pasuruan dan Mojokerto.
Ia menegaskan bahwa kelestarian air dan hutan serta ketersediaan oksigen merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.
“Keberadaan dan kelestarian air serta hutan, berikut tersedianya oksigen, menjadi hak dan tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa yang berbudaya, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi wujud bakti kepada negeri dan pengabdian kepada kehidupan,” tandasnya.
Melalui konsultasi publik reidentifikasi HCV tahun 2026 ini, KPH Pasuruan berharap terbangun kesepahaman dan kolaborasi yang lebih kuat antara Perum Perhutani, pemerintah daerah, masyarakat, LMDH, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga nilai konservasi tinggi dan mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Redaksi: Team
Posting Komentar